BANDA ACEH — Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menggelar rapat koordinasi simulasi dan pra penetapan daerah pemilihan (dapil) se-Aceh di Aula KIP Aceh, Senin lalu. Ketua KIP Aceh, Agusni AH, menyebut tahapan ini krusial karena menyangkut kualitas representasi politik dan kepastian hukum.
Agusni menjelaskan, perubahan mendasar terjadi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PUU-XX/2022. Sebelumnya, dapil ditentukan melalui lampiran undang-undang. Kini, kewenangan sepenuhnya berada di tangan KPU.
"Dapil tidak lagi ditentukan melalui lampiran undang-undang," ujar Agusni dalam sambutannya di hadapan jajaran KIP Aceh, sekretariat, serta perwakilan KIP kabupaten/kota.
Menurutnya, putusan ini lahir agar penataan dapil lebih adaptif terhadap dinamika penduduk dan perubahan wilayah administratif. "KPU kini punya ruang gerak yang lebih fleksibel, tapi tetap dalam koridor konstitusional," tambahnya.
Agusni mengakui Aceh punya tantangan besar dalam penataan dapil. Wilayahnya bergunung-gunung, kepulauan, dan kaya dinamika sosial budaya. Prinsip cohesivity atau keterpaduan wilayah menjadi pertimbangan utama.
"Kita tidak bisa memaksakan menyatukan wilayah yang secara geografis dan sosiologis terpisah hanya demi mengejar angka. Itu akan merugikan pemilih di daerah terpencil," tegasnya.
Seluruh simulasi dan pra penetapan dapil merujuk pada PKPU Nomor 6 Tahun 2022 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2023. Setiap usulan dari masyarakat, partai politik, hingga pemerintah kabupaten/kota akan dicermati secara adil.
Dalam pernyataan eksklusifnya, Agusni berjanji KIP Aceh tidak akan bekerja dalam ruang tertutup. Pihaknya membuka partisipasi publik seluas-luasnya sebelum dapil final ditetapkan.
"Kami tidak mau asal menetapkan. Jika ada daerah yang dinilai tidak proporsional antara jumlah penduduk dan kursinya, kami akan lakukan penyesuaian berdasarkan data riil," ujarnya.
Rapat koordinasi berlangsung selama satu hari. Rancangan dapil akan diumumkan ke publik dalam waktu dekat. KIP Aceh mengajak semua pihak memberikan masukan konstruktif untuk mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat.