BOGOR — Penghargaan ini diberikan langsung oleh penyelenggara kepada Rudy Susmanto di sela-sela forum inovasi pelayanan publik. Ajang tersebut mempertemukan kepala daerah dan pemangku kebijakan dari berbagai wilayah di Indonesia untuk saling bertukar pengalaman dalam transformasi digital pemerintahan.
Salah satu program yang menjadi unggulan dalam penilaian adalah sistem pengaduan dan aspirasi masyarakat bernama Lapor Pak Bupati. Melalui platform ini, warga Kabupaten Bogor bisa menyampaikan keluhan, usulan, hingga laporan terkait pelayanan publik secara langsung tanpa harus datang ke kantor pemerintahan.
Sistem ini dirancang untuk memangkas birokrasi yang kerap berbelit. Setiap laporan yang masuk akan diteruskan ke dinas atau instansi terkait dalam waktu singkat, dan warga bisa memantau sendiri progres penanganan laporan mereka.
Kabupaten Bogor merupakan salah satu daerah dengan populasi terbesar di Jawa Barat. Dengan jumlah penduduk yang mencapai jutaan jiwa, kebutuhan akan layanan publik yang cepat dan transparan menjadi krusial. Tanpa sistem digital yang terintegrasi, antrean panjang di kantor kelurahan atau kecamatan kerap menjadi keluhan utama warga.
Penghargaan ini menempatkan Kabupaten Bogor sejajar dengan daerah lain yang telah lebih dulu menerapkan pemerintahan berbasis elektronik. Inovasi seperti Lapor Pak Bupati juga menjadi indikator bahwa pemerintah daerah serius dalam menekan praktik percaloan dan pungutan liar yang kerap terjadi di layanan konvensional.
Tidak seperti sistem pengaduan manual yang seringkali berakhir di meja tanpa tindak lanjut, platform ini memiliki fitur pelacakan (tracking) yang bisa diakses warga kapan saja. Setiap laporan memiliki nomor unik, sehingga warga bisa mengetahui di tahap mana laporan mereka diproses.
Selain itu, data dari sistem ini juga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. Jika satu jenis keluhan muncul berulang kali dari berbagai kecamatan, pemkab bisa langsung mengambil kebijakan strategis untuk menyelesaikan akar masalahnya.
Pemerintah Kabupaten Bogor menyadari bahwa tidak semua warga memiliki akses ke ponsel pintar atau internet. Untuk menjangkau kelompok ini, sistem Lapor Pak Bupati tetap bisa diakses melalui perangkat desa atau kelurahan. Petugas di tingkat RT dan RW juga dilibatkan untuk membantu warga yang kesulitan menggunakan platform digital.
Pendekatan hibrida ini menjadi salah satu nilai tambah dalam penilaian Digital Innovation Award, karena menunjukkan bahwa inovasi tidak boleh meninggalkan warga yang masih gagap teknologi.
Ke depan, Pemkab Bogor berencana mengintegrasikan sistem Lapor Pak Bupati dengan layanan administrasi kependudukan dan perizinan. Jika terealisasi, warga tidak perlu lagi mengurus KTP, KK, atau izin usaha secara terpisah. Semua bisa diakses dari satu portal yang sama.
Langkah ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang mendorong digitalisasi birokrasi di seluruh daerah. Bagi Kabupaten Bogor, penghargaan ini bukan sekadar piala, melainkan pemicu untuk terus berinovasi.