ACEH — Perintah tegas itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada Sidang Tahunan DPR/MPR, Jumat (14/8). Ia mengaku telah menutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung, namun mendapati aktivitas serupa masih berjalan tanpa terdeteksi aparat keamanan.
"Saya minta Panglima TNI dan Kapolri usut! Masa 1.000 tambang, pejabat TNI dan Polri enggak tahu. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka kalau tidak bisa tertibkan ini," ujar Prabowo dalam pidatonya.
Kepala Negara menegaskan perintah penertiban tersebut disampaikan atas nama kepentingan rakyat Indonesia. Ia mengingatkan bahwa sumpah jabatan mengharuskan setiap kebijakan berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan pribadi atau kelompok.
Prabowo juga menekankan pentingnya keberanian seorang pemimpin dalam menindak bawahannya yang terbukti melanggar. Ia menyebut tindakan tegas harus tetap diambil meski pihak yang bersalah merupakan perwira yang baru menerima kenaikan pangkat atau penghargaan.
"Kadang kita sedih, anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikkan pangkat harus kita tindak. Tapi demi bangsa, rakyat harus kita lakukan," sambung dia.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo tidak hanya menyoroti sektor pertambangan. Ia turut meminta Menteri Keuangan mengusut persoalan di sektor kepabeanan dan mempertanyakan peran Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam mencegah penyelundupan.
"Kenapa masih banyak penyelundupan di situ?" kata Prabowo.
Pernyataan tersebut menegaskan arah kebijakan pemerintah dalam memberantas kebocoran negara di berbagai lini. Prabowo menegaskan keputusan yang diambilnya tidak akan dipengaruhi oleh hubungan personal semata.
"Saya tidak bisa membiarkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia," tandas Prabowo.