IDI — BPMA bersama tim terpadu mulai memetakan sumur minyak kelolaan warga di Aceh Timur. Verifikasi faktual menyasar Kecamatan Birem Bayeun, Rantau Peureulak, Peudawa, dan Darul Ihsan selama dua hari, Kamis hingga Jumat (20–21/8/2026).
Kegiatan ini melibatkan Kementerian ESDM, PT Medco E&P Malaka, unsur TNI/Polri, Kejaksaan, Dinas ESDM Aceh, serta Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Hasil verifikasi akan menjadi dasar penyusunan database sumur minyak masyarakat yang valid.
Kepala BPMA Mawardi Nur membentuk Tim Task Force Percepatan Sumur Minyak Masyarakat. Tim bertugas mengoordinasikan verifikasi, penataan kelembagaan, dan integrasi produksi sumur warga ke dalam sistem pengelolaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
“Penataan ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga percepatan untuk memastikan setiap proses berjalan cepat, tepat, dan transparan. Dari upaya peningkatan lifting migas nasional melalui pencatatan produksi yang lebih akurat dan terintegrasi dengan KKKS,” ujar Mawardi saat memimpin verifikasi, Jumat (21/8/2026).
Selama ini sumur minyak masyarakat dikelola secara tradisional. BPMA mendorong keterlibatan badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, serta pelaku UMKM sebagai pengelola resmi.
Langkah ini diharapkan membentuk ekosistem usaha yang inklusif, menambah nilai ekonomi lokal, dan membuka lapangan kerja di sekitar wilayah operasi. Ketua Tim Task Force Sumur Minyak Masyarakat, Ibnu Hafizh, menyebut verifikasi menjadi pijakan kebijakan pengelolaan ke depan.
Pelaku usaha sumur minyak menyambut positif verifikasi ini. Tokoh masyarakat setempat, Abu Mane, menilai kehadiran pemerintah memberi kepastian yang selama ini dinantikan warga.
“Kami sangat mendukung karena ini memberi kepastian hukum dan meningkatkan keselamatan kerja masyarakat,” ujarnya.