ACEH — INDEF menilai pengembangan CNG Merah Putih sebagai pengganti LPG 3 kilogram harus dijalankan lewat skema klaster, bukan serentak di seluruh wilayah. Model ini dinilai paling realistis untuk menekan ketergantungan impor LPG sekaligus menjaga keekonomian pasokan gas domestik.
Kepala Pusat Energi dan Pangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abra Talattov, menilai pemanfaatan gas bumi domestik lewat CNG bisa memperkuat kemandirian energi nasional. Ketergantungan pada LPG impor membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga internasional, pergerakan nilai tukar, dan gangguan rantai pasok. Karena itu, konversi menuju CNG layak didorong, tetapi tidak bisa dilakukan seragam dan serentak di semua daerah.
Abra menyampaikan pandangan tersebut dalam keterangannya, Jumat (25/9). Menurut dia, CNG tidak dapat langsung menggantikan posisi LPG 3 kg di seluruh Indonesia. Implementasinya mesti dimulai secara selektif dan bertahap, dimulai dari wilayah yang paling siap.
Pendekatan CNG clustering dinilai sebagai model transisi awal yang paling masuk akal. Dalam skema ini, sumber gas, fasilitas kompresi dan pengisian, sistem pengangkutan, serta konsumen disatukan dalam satu wilayah layanan. Konsentrasi aktivitas di satu klaster membuat biaya logistik lebih terkendali dan pengawasan lebih mudah.
Model ini juga memberi ruang bagi pemerintah untuk menguji keandalan rantai pasok dalam skala terbatas. Perluasan program baru dilakukan setelah klaster percontohan terbukti aman, ekonomis, dan diterima warga.
"Pemerintah sebaiknya memulai dari klaster yang paling siap. Setiap klaster harus memiliki sumber gas yang jelas, jarak distribusi relatif pendek, konsumen yang memadai, dan infrastruktur pendukung yang tersedia," ujar Abra.
Menurut dia, rantai pasok harus bisa dipertanggungjawabkan dari hulu sampai rumah tangga. Harus jelas siapa pemasok gas, operator fasilitas, distributor, dan penanggung jawab keselamatan. Dengan desain seperti itu, risiko pada tahap awal bisa ditekan.
Klaster pertama perlu diprioritaskan di daerah yang dekat dengan sumber gas, fasilitas pemrosesan, jaringan pipa, atau infrastruktur distribusi yang sudah ada. Kedekatan itu memangkas biaya transportasi sekaligus memperkecil risiko gangguan pasokan.
Penentuan lokasi tidak boleh hanya melihat jumlah rumah tangga penerima LPG 3 kg. Pemerintah juga perlu menghitung jarak angkut, kepadatan konsumen, kondisi jalan, dan akses ke titik penukaran tabung. CNG bisa kehilangan keunggulan ekonominya jika harus didistribusikan terlalu jauh ke konsumen yang tersebar.
"Klaster yang ideal memiliki pasokan cukup, jarak angkut pendek, permintaan terkonsentrasi, dan akses distribusi yang baik," kata Abra. Harga di tingkat konsumen mesti tetap terjangkau, tetapi keekonomian badan usaha juga harus dijaga agar pengelolaan infrastruktur berjalan berkelanjutan, andal, dan aman.
Pendekatan klaster disebut cocok untuk daerah yang belum punya jaringan gas, tetapi masih berada dalam radius distribusi CNG yang ekonomis. Di kondisi itu, CNG berperan sebagai jembatan sebelum jaringan pipa tersedia.
Pada masa transisi, rumah tangga tidak harus menjadi satu-satunya sumber permintaan dalam klaster. Kebutuhan rumah tangga bisa digabung dengan permintaan UMKM, pasar tradisional, rumah makan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik. Konsumen pengguna utama diperlukan untuk menciptakan volume permintaan minimum yang stabil.
Permintaan yang terkonsentrasi akan menaikkan utilisasi fasilitas pengisian dan memperkuat kelayakan investasi. Meski begitu, penambahan konsumen pengguna utama tidak boleh mengurangi prioritas pasokan untuk rumah tangga.
"Pemerintah harus memastikan kelompok pengguna utama CNG dapat memperkuat keekonomian klaster, bukan menciptakan persaingan pasokan," jelas Abra. Alokasi gas untuk tiap kelompok pengguna perlu ditetapkan secara jelas, termasuk cadangan untuk menghadapi kenaikan permintaan atau gangguan distribusi.
INDEF menekankan keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah tabung yang dibagikan. Indikator utamanya adalah kontinuitas pasokan, keterjangkauan harga, kemudahan akses, dan keselamatan.
Setiap klaster awal perlu diperlakukan sebagai proyek percontohan sebelum program diperluas. Pemerintah diminta mengevaluasi biaya distribusi, harga akhir, waktu pengisian ulang, kemudahan penggunaan, penerimaan konsumen, dan insiden keselamatan. Hasil evaluasi itu perlu dibuka secara transparan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Klaster yang berhasil bisa direplikasi di wilayah dengan karakteristik serupa. Klaster yang belum ekonomis atau belum aman harus diperbaiki lebih dulu, tanpa memaksakan ekspansi.
Penerapan CNG clustering harus diposisikan sebagai proses transisi, bukan penggantian LPG 3 kg secara mendadak. LPG tetap perlu tersedia sampai pasokan CNG terbukti andal dan fasilitasnya siap melayani masyarakat luas.