ACEH — Manchester City terancam menanggung biaya hukum hingga £50 juta setelah dinyatakan bersalah atas hampir seluruh tuduhan pelanggaran aturan keuangan Premier League. Komisi independen menilai klub menggelembungkan pendapatan secara artifisial sebesar £900 juta selama sembilan tahun melalui kontrak yang disebut "palsu".
Premier League mengumumkan bahwa panel independen menemukan Manchester City melanggar hampir semua tuduhan yang diajukan. Nilai ganti rugi final akan ditentukan setelah seluruh proses hukum rampung.
Kasus ini sudah berjalan delapan tahun dan belum juga tuntas. Kedua belah pihak tercatat menghabiskan dana luar biasa besar untuk tim kuasa hukum masing-masing.
Manchester City menyewa Lord Pannick KC, salah satu pengacara terkemuka di Inggris yang pernah menjadi penasihat mantan Perdana Menteri Boris Johnson. Sementara Premier League dipimpin Adam Smith KC, pakar hukum olahraga yang telah mewakili liga, FA, dan UEFA di berbagai perkara.
Total biaya hukum kedua pihak diprediksi melampaui £100 juta. Biaya Premier League saja diperkirakan menembus £70 juta, dan pihak yang menang biasanya berhak menuntut sekitar 70 persen dari biaya tersebut.
Dengan perhitungan itu, Premier League berpotensi menerima ganti rugi mendekati £50 juta. Angka ini bisa bertambah atau berkurang tergantung keputusan komisi soal proporsionalitas pengeluaran liga.
Dalam dokumen setebal 40 halaman, panel independen memaparkan alasan di balik putusan tersebut. Manchester City dinilai sengaja mengatur kontrak tidak wajar untuk menaikkan pendapatan agar sesuai aturan belanja liga.
Klub juga dinyatakan gagal bekerja sama dengan investigasi Premier League pada mayoritas tuduhan yang terkait. Skema ini berlangsung selama sembilan tahun dengan nilai pendapatan yang digelembungkan mencapai £900 juta.
Manchester City tetap membantah seluruh tuduhan. Klub menyatakan memiliki "bukti tak terbantahkan yang komprehensif" dan berencana mengajukan banding.
Dalam pernyataannya, City menyebut putusan itu sebagai "opini" yang mengandung "kesalahan materiil yang jelas, baik dari segi hukum, prinsip, maupun fakta, serta tidak aman".
CEO Manchester City, Ferran Soriano, mengirim video berdurasi tiga menit kepada karyawan klub. Dalam video itu, ia menyebut kasus ini sebagai "teori konspirasi Premier League".
Pernyataan Soriano menegaskan sikap klub yang menolak menerima putusan komisi. Manajemen City memilih melawan lewat jalur banding ketimbang menerima sanksi.
Komisi akan menilai apakah pengeluaran hukum Premier League proporsional dengan kasus ini. Presedennya ada pada kasus Everton.
Pada 2024, Everton dinyatakan bersalah melanggar aturan profitabilitas dan keberlanjutan. Premier League menuntut biaya £4,9 juta, tetapi hanya diberi £1,7 juta setelah pengacara Everton berhasil berargumen bahwa biaya itu terlalu tinggi.
Pengacara Everton saat itu mengklaim biaya per dokumen yang diungkap Premier League 19 kali lebih mahal dibanding pihak klub. Biaya per pernyataan saksi bahkan lima kali lebih tinggi.
Premier League menolak berkomentar soal perkembangan terbaru ini. Manchester City juga tidak merespons permintaan komentar.