BANDA ACEH — Kepala Posko Wilayah Satgas Pemulihan dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, menyatakan pemulihan sektor kelautan dan perikanan tidak berhenti pada pembangunan fisik. Program juga diarahkan agar masyarakat bisa kembali berproduksi dan memperoleh penghasilan secara berkelanjutan.
Data Satgas PRR KKP menempatkan Aceh sebagai salah satu wilayah dengan dampak terluas di sektor kelautan dan perikanan. Dari 29.781 pelaku usaha yang terdampak, sebanyak 23.414 merupakan pembudidaya ikan, 4.809 nelayan, 1.450 petambak garam, dan 108 unit usaha pengolahan hasil perikanan.
Capaian pertama muncul dari Kabupaten Pidie Jaya. Para pembudidaya setempat memanen udang vaname untuk pertama kali pada 19 Oktober 2026 dari tambak yang direhabilitasi lewat dukungan program KKP.
Panen itu menjadi penanda bahwa aktivitas budidaya perikanan di kawasan terdampak mulai bergerak lagi. KKP bersama Tim Satgas PRR dan pemerintah daerah juga mengoperasionalkan kembali kawasan tambak produktif secara simbolis.
Lahan yang dioperasikan mencakup 300 hektare di Gampong Sungai Pauh Pusaka, Kota Langsa, serta 120 hektare tambak udang di Kabupaten Aceh Timur.
Sektor pergaraman rakyat juga mendapat perhatian. Dari target pembangunan 506 unit rumah perebusan garam di Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, dan Aceh Timur, sebanyak 15 unit di Bireuen telah beroperasi penuh dan menjalankan perebusan garam perdana.
Sebanyak 491 unit lainnya masih dalam proses konstruksi. Seluruhnya ditargetkan beroperasi pada Desember 2026.
Untuk mempercepat normalisasi infrastruktur tambak, KKP menyalurkan delapan unit excavator ukuran PC-135 ke delapan kabupaten kota. Alat berat itu ditempatkan di Aceh Utara, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Pidie Jaya, Aceh Barat, Bireuen, Aceh Timur, dan Kota Langsa.
Dukungan lain mencakup mesin dan kapal penangkap ikan, alat tangkap ikan, 75 paket peralatan pengolahan hasil perikanan, serta 500 unit coolbox. Bantuan itu ditujukan agar usaha masyarakat pesisir bisa berjalan kembali.
Rencana Aksi PRR KKP menyusun pemulihan secara bertahap. Pada 2026, pemerintah menargetkan pengoperasian kembali 15.111 hektare tambak dan kolam budidaya serta 950 unit keramba.
Pada 2027, program dilanjutkan melalui rehabilitasi lanjutan seluas 18.695 hektare tambak, penyaluran alat tangkap dan sarana usaha perikanan, serta penambahan rumah perebusan garam hingga 944 unit.
"Berbagai capaian yang telah terwujud menunjukkan proses pemulihan di Aceh berjalan positif dan memberikan harapan baru bagi masyarakat terdampak," ujar Safrizal melalui keterangan tertulis, Jumat, 22 Oktober 2026.
Mantan Pj Gubernur Aceh itu menegaskan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pemulihan sektor kelautan dan perikanan.
"Kami optimistis berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan secara bertahap dapat mengembalikan mata pencaharian masyarakat pesisir sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah," ujarnya.