SIMEULUE — Eksekusi dilakukan berdasarkan Penetapan Ketua PN Sinabang Nomor 1/Pdt.Eks/2026/PN Snb juncto Nomor 1/Pdt.Eks/2021/PN Snb. Penetapan itu merujuk pada rangkaian putusan perkara Nomor 5/Pdt.G/2008/PN Snb, Nomor 22/PDT/2009/PT BNA, hingga Putusan Mahkamah Agung Nomor 2311 K/PDT/2009.
Proses pengosongan lahan berjalan lancar, aman, dan tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Lahan 38.500 meter persegi atau setara 3,85 hektare itu diserahkan kepada pemilik sah beserta ahli waris almarhum Rabasyah dan almarhumah Elmimin R. Binti Alm. Rabasyah.
Penerima hak terdiri dari Neli Kusumawati, Yuni Rosa Pratiwi, dan Rafi Firmukmin. Penyerahan menandai berakhirnya penantian panjang para pemohon eksekusi yang telah menempuh perjalanan hukum lebih dari satu setengah dekade.
Perkara ini sejatinya telah berkekuatan hukum tetap sejak 2009 melalui putusan Mahkamah Agung. Namun, pelaksanaan eksekusi sempat tertunda pada 2021 setelah adanya gugatan perlawanan eksekusi yang diajukan pihak Alwin Abdullah.
Penundaan itu membuat para pemohon harus menunggu tambahan waktu lima tahun sebelum hak atas tanah benar-benar dapat dipulihkan. PN Sinabang akhirnya menuntaskan eksekusi pada Rabu, 11 November 2026.
Kuasa hukum para pemohon eksekusi, Yusi Muharnina, menyampaikan apresiasi kepada PN Sinabang dan aparat keamanan atas terlaksananya eksekusi. Menurutnya, keberhasilan tersebut mengakhiri penantian panjang kliennya.
"Klien kami telah melalui proses yang sangat panjang dan melelahkan. Putusan Mahkamah Agung telah dimenangkan sejak 2009, tetapi pelaksanaan eksekusi baru dapat terlaksana sekarang setelah sebelumnya tertunda pada 2021. Alhamdulillah, hari ini hak klien kami akhirnya dapat dipulihkan melalui proses hukum," ujar Yusi usai pelaksanaan eksekusi.
Pelaksanaan eksekusi tetap mengedepankan pendekatan humanis. Para pemohon sepakat tidak memaksakan pembongkaran bangunan rangka baja yang difungsikan sebagai garasi mobil milik pihak termohon, Alwin Abdullah, dengan luas sekitar 12,77 meter persegi.
Pertimbangan itu diambil untuk menghindari risiko kerusakan terhadap struktur bangunan utama di sekitarnya. Kesepakatan dituangkan dalam surat pemberitahuan dan pernyataan tertulis.
Melalui dokumen tersebut, para pemohon menyatakan bersedia melepaskan hak atas sebagian area tanah yang menjadi tapak bangunan garasi. Langkah ini menutup potensi persoalan baru terkait keberadaan bangunan di atas objek sengketa.