ACEH TENGAH — Material longsor, pasir, dan kayu yang terbawa arus banjir menimbun ribuan hektare persawahan di Kabupaten Aceh Tengah. Petani kini mulai kembali turun ke sawah, tetapi sebelum menanam benih mereka harus membersihkan lahan, meratakan permukaan, dan memastikan saluran irigasi kembali mengalir ke petak-petak ladang.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah, Iwan Sejahtera, membeberkan skala kerusakan yang dihadapi pemerintah daerah. Dari 3.715 hektare Luas Baku Sawah, sekitar 2.711 hektare di antaranya terdampak bencana.
"Luas Baku Sawah di Aceh Tengah tercatat 3.715 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.711 hektare mengalami kerusakan pascabencana," ujar Iwan Sejahtera.
Kerusakan tidak berhenti di lahan. Jaringan irigasi tersier yang rusak mencapai 75.937 meter, sedangkan jalan usaha tani mengalami kerusakan sepanjang 35.519 meter.
Dua infrastruktur itu menjadi penopang utama distribusi air dan akses petani ke sawah. Tanpa perbaikan keduanya, lahan yang sudah dibersihkan belum tentu bisa langsung ditanami.
Melalui dukungan APBN dari Kementerian Pertanian, sejumlah program pemulihan sudah berjalan. Optimasi lahan dilaksanakan di enam kecamatan dengan luas 1.496 hektare dan pagu anggaran Rp6,8 miliar.
Pemerintah juga membangun 32 unit irigasi perpompaan dengan anggaran Rp4,8 miliar dan 26 unit irigasi perpipaan senilai Rp2,4 miliar. Rehabilitasi irigasi tersier untuk lahan seluas 142 hektare menelan biaya Rp800 juta.
Dana disalurkan langsung ke rekening kelompok tani dengan sistem swakelola. Skema ini membuat petani terlibat aktif dalam pengerjaan di lapangan, bukan sekadar penerima bantuan.
Penanganan lahan dengan kerusakan sedang ditargetkan selesai pada Desember 2026. Adapun lahan dengan kerusakan berat membutuhkan penanganan lebih lanjut dan dijadwalkan diteruskan pada 2027.
"Harapan kami, upaya pemulihan ini terus berlanjut hingga seluruh lahan persawahan yang terdampak dapat ditangani dengan baik. Tujuannya agar para petani bisa kembali mengolah sawah secara maksimal," kata Iwan Sejahtera.
Di Kampung Pegasing, sawah baru bisa kembali diolah pada 2026, padahal musim tanam biasanya dimulai sejak Oktober. Keterlambatan itu mengganggu siklus tanam dan menekan ekonomi keluarga petani.
Satriawan, Ketua Kelompok Tani Pegasing Maju, menyebut kebutuhan mendesak warganya. "Kami sangat membutuhkan bantuan alat pengolahan lahan, terutama traktor, serta bantuan pupuk dan perbaikan saluran air yang tertimbun material longsor," katanya.
Pemulihan persawahan Aceh Tengah merupakan bagian dari Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP). Fokusnya memulihkan lahan dan infrastruktur irigasi agar mata pencaharian petani kembali berjalan dan ketahanan pangan daerah terjaga.
Secara nasional, pemerintah mengalokasikan tambahan belanja Kementerian Pertanian Rp2,62 triliun. Sebanyak Rp792,56 miliar di antaranya dikhususkan untuk tiga provinsi terdampak, dengan Aceh memperoleh porsi terbesar Rp420,55 miliar untuk menangani 40.908 hektare lahan.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menekankan percepatan pelaksanaan program. "Ada daerah yang sudah jalan. Ada juga yang lambat karena masih studi. Tolong cepat karena para petani menginginkan cepat," ujarnya.
Tito mengingatkan pemulihan pertanian bukan sekadar membersihkan lahan, melainkan memastikan rantai produksi dari hulu hingga hilir kembali berfungsi. Setiap keterlambatan berarti kehilangan satu musim tanam.
Di sejumlah daerah, program revitalisasi mulai memperlihatkan hasil. Di Aceh Tamiang, 155 hektare sawah yang rusak kembali berproduksi dengan panen 5–6 ton per hektare. Di Bireuen, sekitar 76 persen sawah terdampak telah direhabilitasi dan siap tanam serentak.