TAKENGON — Plt Kepala Dinas Pertanian Aceh Tengah Iwan Sejahtera menyebut penyerahan alsintan merupakan realisasi usulan dari berbagai kelompok tani di masyarakat kepada Kementerian Pertanian. Penyerahan dilakukan sekitar pukul 10.00 WIB bersama Bupati Aceh Tengah Haili Yoga.
Paket bantuan terdiri dari 5 unit traktor roda empat, 2 unit traktor roda dua, 1 unit traktor crawler, 5 unit combine harvester berukuran besar, dan 8 unit power thresher. Masing-masing alat saling melengkapi, mulai dari pengolahan tanah, pemanenan, hingga pemisahan gabah dari tangkainya.
Iwan menargetkan alsintan tersebut meringankan pekerjaan petani, mempercepat pengolahan lahan, dan mendongkrak hasil produksi. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian atas dukungan tersebut.
"Harapan kita, bantuan ini dapat meringankan pekerjaan petani, mempercepat pengolahan lahan, meningkatkan efisiensi panen, dan mendongkrak hasil produksi," ujar Iwan.
Dinas Pertanian menegaskan alsintan tidak boleh diperjualbelikan. Pengelolaan dilakukan bersama melalui mekanisme sewa, dengan hasilnya dipakai untuk perawatan jangka panjang.
Ketua Kelompok Tani Didisen Bengi Kampung Toweren Toa, Kecamatan Lut Tawar, Supiandi, menyebut bantuan datang tepat waktu. Kelompoknya menerima satu unit traktor crawler.
"Lahan kami juga terdampak bencana tahun lalu. Kami merasa sangat bersyukur, pemerintah hadir membantu kami. Dengan alsintan ini, insyaallah kesejahteraan petani akan meningkat," kata Supiandi.
Kelompok beranggotakan sekitar 15–16 orang itu berjanji menjaga alat dan memanfaatkannya sebaik-baiknya, termasuk tidak menjualnya.
Bencana hidrometeorologi November 2025 merusak 12.638 hektare lahan kopi, 4.100 hektare lahan cabai, dan 2.787 hektare lahan persawahan di Aceh Tengah. Secara nasional, bencana merusak 94.742 hektare sawah di tiga provinsi: 57.171 hektare di Aceh, 31.128 hektare di Sumatera Utara, dan 6.443 hektare di Sumatera Barat.
Pemulihan sektor pertanian masuk prioritas Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRR) Sumatera 2026–2028. Kementerian Pertanian menerima tambahan anggaran Rp2,62 triliun, dengan Rp792,56 miliar dialokasikan untuk rehabilitasi sawah di tiga provinsi.
Rinciannya: Rp420,55 miliar untuk Aceh, Rp333,89 miliar untuk Sumatera Utara, dan Rp38,11 miliar untuk Sumatera Barat.
Bupati Haili Yoga meminta bantuan dirawat dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Evaluasi akan dilakukan dalam enam bulan ke depan.
"Bantuan ini harus dirawat dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Dalam enam bulan ke depan, kami akan lakukan evaluasi. Jika tidak terawat atau tidak digunakan dengan benar, alsintan ini akan kami alihkan kepada kelompok lain yang lebih siap menjaganya," tegas Haili.
Bupati juga meminta penyuluh pertanian aktif mendampingi kelompok tani, bukan sekadar mendata kebutuhan. Pendataan ulang kelompok tani yang belum mendapat bantuan diminta selesai sebelum akhir November 2026.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengingatkan pentingnya mempercepat penyerapan anggaran pemulihan di daerah terdampak. Ia menyoroti disparitas realisasi antar kabupaten.
"Jangan sampai dana dipakai untuk keperluan lain atau sengaja ditahan menjadi SiLPA agar diluncurkan tahun depan. Itu tidak boleh. Gunakanlah untuk rakyat, dan kami akan pantau itu," tegas Tito dalam konferensi pers 9 November 2026.
Di Aceh, Kabupaten Pidie mencatat realisasi TKD Tambahan 93 persen, sementara Kabupaten Bireuen masih 0 persen. Di Sumatera Utara, Kabupaten Asahan mencapai 60 persen, sedangkan Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Toba masih 0 persen.