BANDA ACEH — Pemerintah Provinsi Aceh bersama unsur Forkopimda mulai memetakan langkah strategis dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk periode tahun 2026. Koordinasi ini diperkuat melalui video conference (vicon) nasional yang digelar di Kantor Gubernur Aceh, Rabu (6/5/2026).
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI dalam Apel Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla Nasional. Selain penguatan personel, agenda utama pertemuan ini adalah reaktivasi Desk Penanganan Karhutla guna memastikan respons cepat di lapangan.
Kabidhumas Polda Aceh, Kombes Pol. Joko Krisdiyanto menyampaikan bahwa kesiapan sarana dan prasarana menjadi prioritas utama dalam menekan risiko kebakaran. Kepolisian bersama instansi terkait akan meningkatkan intensitas pemantauan di titik-titik yang selama ini dianggap rawan.
Langkah antisipatif yang akan diperkuat meliputi patroli terpadu di wilayah hutan, pengecekan alat pemadam, hingga edukasi masif kepada warga. Masyarakat diimbau untuk tidak lagi menggunakan metode membakar lahan saat memasuki musim tanam atau pembukaan lahan baru.
“Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi lintas sektor guna mengantisipasi potensi karhutla, khususnya menjelang musim kemarau tahun 2026. Sinergi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, dan seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan agar penanganan dapat berjalan optimal,” ujar Kombes Joko.
Dalam arahan nasionalnya, Menko Polkam menekankan bahwa penanganan karhutla tidak bisa dilakukan secara parsial. Setiap daerah diwajibkan memiliki sistem deteksi dini yang mumpuni melalui pemantauan titik panas (hotspot) secara real-time.
Pemerintah Aceh melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) serta BPBA diminta untuk segera mengonsolidasikan data wilayah rawan. Hal ini bertujuan agar setiap munculnya titik api sekecil apa pun dapat langsung dipadamkan sebelum meluas dan merusak ekosistem.
Sinergitas ini diharapkan mampu meminimalisir dampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat Aceh. Selain itu, kelestarian hutan di Serambi Mekkah menjadi taruhan besar jika koordinasi antarinstansi tidak berjalan sinkron sejak dini.
Kegiatan vicon ini dihadiri oleh sejumlah pejabat teras di lingkungan Provinsi Aceh. Kapolda Aceh dalam hal ini diwakili oleh Dirbinmas Polda Aceh, Kombes Pol. Donny Siswoyo, yang bergabung bersama unsur pimpinan daerah lainnya.
Tampak hadir di lokasi antara lain:
“Melalui kolaborasi yang solid ini, diharapkan upaya pencegahan dan penanganan karhutla di Aceh dapat berjalan secara efektif, sehingga risiko kebakaran dapat ditekan dan tidak menimbulkan dampak luas bagi masyarakat maupun lingkungan,” tutup Kombes Joko.