LAMBARO — Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Aceh Besar melaporkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga memasuki kuartal kedua tahun anggaran 2026. Dari total target sebesar Rp177 miliar yang ditetapkan tahun ini, pemerintah daerah telah merealisasikan Rp50 miliar hingga posisi April.
Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah pada BPKAD Aceh Besar, Syahidul Haq menyatakan bahwa perolehan tersebut berasal dari tiga pintu utama pendapatan daerah. Komponen tersebut meliputi pajak daerah, retribusi daerah, serta pendapatan lain-lain yang sah sesuai regulasi.
Data BPKAD menunjukkan sektor pajak daerah memberikan sumbangsih paling signifikan terhadap kas daerah. Hingga April 2026, realisasi pajak telah menyentuh angka Rp44 miliar atau setara 35,4 persen dari target sektor tersebut.
Kondisi berbeda terlihat pada sektor retribusi daerah yang baru terkumpul Rp2,4 miliar atau sekitar 8,4 persen. Sementara itu, kategori lain-lain PAD yang sah menyumbang Rp3,4 miliar atau 19,7 persen dari target yang dicanangkan.
“PAD yang kita peroleh ini bersumber dari pajak, retribusi dan pendapatan yang sah lainnya,” kata Syahidul Haq di Lambaro, Kamis.
Menyikapi angka realisasi pada sektor retribusi yang masih di bawah sepuluh persen, BPKAD meminta instansi teknis untuk bergerak lebih agresif. Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki fungsi pemungutan retribusi diinstruksikan melakukan percepatan langkah di lapangan.
Syahidul menekankan bahwa optimalisasi potensi PAD sangat krusial karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi masyarakat di Aceh Besar. Pihaknya kini fokus memantau dinas-dinas yang capaiannya masih minim.
“Ada banyak dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang memiliki peranan penting dalam mendongkrak PAD baik yang bersumber dari retribusi daerah dan juga pajak serta pendapatan yang sah lainnya,” katanya.
Pemerintah kabupaten berkomitmen untuk terus menggali potensi pendapatan baru tanpa membebani masyarakat secara berlebihan. Syahidul juga memberikan peringatan kepada jajaran dinas terkait agar tidak menunda eksekusi program yang berkaitan dengan penerimaan daerah.
“Kami minta dinas-dinas yang capaian pendapatan belum maksimal dapat segera mempercepat realisasi untuk target PAD,” pungkasnya.