LHOKSEUMAWE — Pemerintah Aceh melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBA) mencatat sedikitnya 89 ribu hektare sawah terdampak banjir bandang yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Lahan-lahan produktif itu kini tertutup endapan lumpur setebal 10 hingga 50 sentimeter, pasir, dan kayu gelondongan yang terbawa arus.
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Achmad Fauzi, menyebut bahwa pihaknya telah mengerahkan alat berat untuk membersihkan lahan serta menormalisasi irigasi. "Kami juga sudah mendistribusikan bantuan benih dan pupuk untuk mempercepat masa tanam," ujarnya dalam keterangan pers, Senin lalu.
Namun, persoalan tidak berhenti setelah sawah dibersihkan. Tantangan terbesar justru muncul setelahnya: bagaimana mengembalikan kesuburan tanah yang rusak akibat endapan lumpur dan pasir. Prof. Dr. Laila Nazirah, Dosen Agroekoteknologi Universitas Malikussaleh (Unimal), menekankan bahwa pemulihan sawah harus dipandang sebagai masalah multidisiplin.
"Pemulihan lahan pascabencana harus dilakukan secara berkelanjutan melalui edukasi kepada petani, penguatan teknologi budidaya, serta pengembangan varietas tanaman yang lebih adaptif terhadap kondisi lingkungan ekstrem," kata Laila dalam artikelnya yang dimuat di media lokal.
Menurutnya, banyak petani belum memahami cara memperbaiki struktur tanah yang rusak. "Di sinilah peran akademisi menjadi sangat penting. Akademisi tidak hanya berfungsi sebagai peneliti, tetapi juga sebagai pendamping masyarakat dalam memberikan solusi berbasis ilmu pengetahuan yang mudah diterapkan di lapangan," tambahnya.
Akademisi dari Universitas Malikussaleh merekomendasikan penggunaan amelioran seperti dolomit, kompos, biochar, dan pupuk hayati untuk memperbaiki struktur tanah. Rekomendasi ini disesuaikan dengan kondisi lahan di masing-masing wilayah yang terdampak, karena karakteristik endapan lumpur dan pasir berbeda antara satu daerah dengan daerah lain.
Selain itu, perguruan tinggi juga tengah mengembangkan varietas padi toleran genangan dan sistem drainase sederhana untuk sawah rawan banjir. "Pendekatan ini penting karena kondisi lahan pascabanjir di setiap daerah berbeda sehingga solusi yang diberikan tidak bisa disamaratakan," jelas Laila.
Di tingkat tapak, petani sebenarnya telah melakukan berbagai upaya mandiri. Mereka membersihkan material lumpur dan kayu secara gotong royong, membuat saluran pembuangan air sementara, memperbaiki pematang sawah, serta menambahkan pupuk kandang dan jerami untuk memperbaiki tanah. Namun, upaya ini dinilai akan lebih efektif apabila didampingi oleh tenaga akademisi dan penyuluh pertanian yang mampu memberikan arahan teknis secara tepat.
Pemerintah Aceh sendiri telah mengalokasikan anggaran khusus untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-recon) sawah terdampak banjir. Program ini mencakup normalisasi irigasi, bantuan benih dan pupuk, serta perbaikan jalan usaha tani. Namun, Laila mengingatkan bahwa kebijakan rehabilitasi harus lebih tepat sasaran, berbasis data, dan sesuai kebutuhan masyarakat tani.
Bencana banjir bandang ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam membangun sistem pertanian yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim. "Sawah bagi masyarakat Aceh bukan hanya tempat produksi pangan, tetapi juga sumber kehidupan dan identitas sosial masyarakat desa," pungkas Laila.
Pemulihan lahan sawah pascabanjir tidak boleh dilakukan secara parsial. Kerja sama yang berkelanjutan antara semua pihak menjadi kunci agar pertanian Aceh pulih dan memiliki daya tahan terhadap bencana serupa di masa depan.