BANDA ACEH — Pemerintah Aceh tidak ingin hanya puas dengan status "proaktif" dalam pengadaan barang dan jasa. Lewat bimtek yang digelar BPBJ Setda Aceh, seluruh UKPBJ dari 23 kabupaten/kota dikumpulkan untuk menyamakan langkah menuju level tertinggi: Level 4 (Strategis).
Level 4 dalam kapabilitas UKPBJ bukanlah sekadar label. Ini adalah status yang menempatkan unit pengadaan sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PKP-BJ). Artinya, UKPBJ tidak hanya memproses tender, tetapi juga menjadi pusat konsultasi, pendampingan, dan inovasi bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Aceh yang membuka acara menekankan bahwa tata kelola pengadaan harus profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas. "UKPBJ harus mampu menjadi motor penggerak belanja pemerintah yang berkualitas," ujarnya dalam sambutan.
Penguatan ini bukan sekadar urusan teknis di balik meja. Dampaknya langsung ke publik: kualitas belanja pemerintah yang lebih baik berarti proyek infrastruktur lebih tepat sasaran, produk dalam negeri dan UMKM lokal mendapat prioritas, serta pelayanan publik di Aceh meningkat.
Bimtek ini juga menjadi forum koordinasi untuk menyamakan persepsi. Selama ini, kerap terjadi kesenjangan kapasitas antara UKPBJ di provinsi dengan kabupaten/kota. Dengan target Level 4, seluruh daerah di Aceh diharapkan memiliki standar pengadaan yang sama.
Ketika UKPBJ mencapai Level 4, proses tender tidak lagi molor, anggaran tidak bocor, dan barang/jasa yang dibeli pemerintah benar-benar sesuai kebutuhan rakyat. Ini adalah fondasi dari pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang cepat.
Kegiatan yang dipersembahkan oleh Klinik PBJ BPBJ Setda Aceh ini menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh proses pengadaan di Aceh berjalan modern dan akuntabel. Targetnya, seluruh UKPBJ di Aceh bisa mencapai Level 4 dalam waktu dekat.