BANDA ACEH — Pelaksana Tugas Kepala Distanbun Aceh Azanuddin Kurnia menyatakan sinergi dengan BPN dan Dinas Pertanahan Aceh menjadi momentum penting bagi masa depan daerah. Penguatan tata kelola bentang alam ini bertujuan memulihkan infrastruktur perkebunan yang rusak akibat bencana, khususnya sawit, serta mitigasi produktivitas petani.
Sektor perkebunan, terutama sawit, memiliki luas mencapai 470,8 ribu hektare atau 10 persen dari total luas Provinsi Aceh. Dari lahan seluas itu, produksi minyak sawit mentah (CPO) mencapai 966 ribu ton. Angka ini menunjukkan betapa vitalnya sektor perkebunan bagi perekonomian Aceh.
Azanuddin menekankan kerja sama ini diarahkan untuk implementasi sejumlah regulasi strategis. Selain rencana induk pertumbuhan hijau, juga Peta Jalan Kelapa Sawit Berkelanjutan Aceh 2023-2045 dan Instruksi Gubernur tentang percepatan surat tanda daftar budi daya pekebun (STDB).
"Penerbitan STDB dapat ditempuh dengan verifikasi lahan petani dari sertifikat hak milik. STDB ini sebagai alas legal kebun dan usaha petani. Dengan adanya STDB ini, penyelesaian konflik lahan dapat lebih terukur sejalan dengan reformasi agraria," kata Azanuddin. Penerbitan STDB menjadi kunci untuk memberikan kepastian hukum bagi para pekebun.
Keberadaan STDB diharapkan mampu mencegah alih fungsi lahan secara ilegal, baik untuk perkebunan maupun kegiatan lain seperti tambang ilegal. Selain itu, penertiban lahan konsesi yang terbengkalai akan didorong masuk dalam program reforma agraria.
Bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 lalu menghancurkan infrastruktur perkebunan di sejumlah titik di Aceh. Kerja sama ini menjadi langkah konkret untuk membangun kembali tata kelola bentang alam yang lebih baik. Azanuddin berharap penguatan ini berdampak langsung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Kami berharap penguatan ini membangun kembali tata kelola perkebunan dan bentang alam Aceh yang lebih baik lagi, sehingga berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat," ujarnya.