BANDA ACEH — Dari total target pembangunan 20.797 unit huntara, sebanyak 20.715 unit telah rampung dikerjakan. Angka 99 persen itu disampaikan Sekda Aceh M Nasir dalam rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bersama perwakilan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Jumat.
“Huntara sudah 99 persen, saat ini Pemerintah Aceh fokus pada pembangunan hunian tetap (Huntap). Begitu juga pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan terus berjalan dengan baik,” kata M Nasir di Gedung Serbaguna kantor Gubernur Aceh.
Meski huntara hampir selesai, tantangan terbesar kini ada di sektor hunian tetap. M Nasir menyebutkan, dari total kebutuhan 37.107 unit huntap, baru 397 unit yang terbangun atau setara 3,6 persen. Angka ini menjadi pekerjaan rumah utama bagi pemerintah daerah dan pusat.
Pemerintah Aceh telah mengajukan tiga usulan strategis ke pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan. Pertama, penguatan anggaran kementerian/lembaga untuk menutup kesenjangan alokasi dana. Kedua, mendorong pemulihan konektivitas dan efektivitas koordinasi antarlembaga. Ketiga, penanganan 10 ruas jalan prioritas nasional di 10 kabupaten/kota terdampak.
Di sektor transportasi, upaya pemulihan juga terus dikebut. Sebanyak 46 ruas jalan dan 23 jembatan nasional kini sudah berfungsi secara darurat. Sementara itu, 1.543 dari total 1.638 ruas jalan daerah telah bisa digunakan kembali oleh masyarakat.
“Ruas-ruas ini merupakan akses vital yang menghubungkan pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman, serta jalur distribusi barang dan jasa,” ujar Nasir merinci usulan yang mencakup Aceh Utara, Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Besar, Aceh Jaya, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur.
Dari sisi pendanaan, M Nasir menjelaskan bahwa melalui desk bersama 10 Kementerian/Lembaga pada 22–23 Juli 2026, teridentifikasi kebutuhan 2.537 paket kegiatan bernilai sekitar Rp5 triliun. Realisasi pendanaan yang berjalan saat ini mencapai Rp2,07 triliun atau 41,48 persen.
Sedangkan realisasi keuangan dari Transfer ke Daerah (TKD) 2026 telah menyerap Rp146,73 miliar atau sekitar 17,8 persen dari total pagu Rp824,82 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk 766 paket kegiatan, dengan 353 paket (46,1 persen) di antaranya sudah memasuki pengerjaan fisik.
Nasir juga menyarankan pembentukan sistem koordinasi terpadu melalui penunjukan Person in Charge (PIC) di setiap kementerian/lembaga. Tujuannya agar setiap kendala teknis di lapangan bisa diselesaikan secara cepat dan akuntabel.
“Pemerintah Aceh berkomitmen untuk terus menjadi mitra aktif pemerintah pusat dalam mengawal setiap tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan agar seluruh program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” demikian M Nasir menegaskan.