ACEH — Kementerian Perdagangan memproyeksikan realisasi DMO Minyakita September 2026 melampaui bulan-bulan sebelumnya, seiring tren ekspor CPO yang terus menanjak. Hingga pertengahan bulan, realisasi sudah menyentuh 106.003 ton dan diprediksi bertambah hingga akhir September. Proyeksi ini jadi penanda pemerintah mulai mengunci pasokan minyak goreng rakyat jelang Nataru.
Jakarta — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperkirakan realisasi domestic market obligation (DMO) Minyakita pada September 2026 bakal lebih tinggi dibanding bulan-bulan sebelumnya. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Bambang Wisnubroto, menyebut realisasi DMO Minyakita hingga September 2026 sudah mencapai 106.003 ton. Angka itu masih berpotensi bertambah sampai akhir bulan.
Pemicunya bukan permintaan domestik semata. Naiknya tren ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah ikut mendorong kewajiban pasokan dalam negeri. "Kami prediksi realisasi pada bulan September ini di akhir bulan akan lebih tinggi dibanding bulan-bulan sebelumnya, karena tren ekspor CPO juga meningkat," kata Bambang, dikutip dari Antara di Jakarta, Senin (21/9/2026).
Di sisi pasokan, BUMN pangan memegang porsi besar. Kemendag mencatat penguasaan stok Minyakita oleh BUMN pangan mencapai 523.577 ton, setara 48,55 persen dari total stok nasional. Perum Bulog menguasai sekitar 370.854 ton atau 34,38 persen, sedangkan ID FOOD memegang 152.723 ton.
Distribusi Bulog ke pasar rakyat tercatat sudah menembus 82,26 persen. Kemendag pun meminta Bulog, yang stoknya paling besar, terus memobilisasi Minyakita ke daerah-daerah yang harganya masih di atas harga eceran tertinggi (HET).
Tekanan harga belum merata hilang. Sejumlah provinsi di Indonesia Timur masih mencatatkan harga Minyakita lebih dari 5 persen di atas HET. Wilayah itu meliputi Papua Barat Daya, Papua, Maluku, Papua Selatan, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.
Untuk menekan disparitas harga, Kemendag memperkuat distribusi ke pasar rakyat secara berkelanjutan. Fokus utamanya kawasan timur yang jarak distribusinya paling menantang. Bulog dan ID FOOD diminta tidak sekadar menyalurkan, tetapi memastikan stok sampai ke pedagang eceran di daerah terpencil.
Langkah ini bagian dari persiapan pemerintah menghadapi periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027, yang tinggal tiga bulan lagi. Pemerintah ingin memastikan harga minyak goreng rakyat tidak melonjak saat permintaan puncak.
"Ini akan terus kami lakukan, apalagi ini tiga bulan lagi sudah Nataru, tentunya kami akan terus melakukan hal ini agar pada saat Nataru nanti harga Minyakita atau minyak goreng tetap stabil," ujar Bambang.
Bagi konsumen, sinyal yang perlu dicermati adalah apakah tambahan pasokan DMO benar-benar sampai ke pasar di luar Jawa. Sebab selama ini, persoalan Minyakita bukan cuma soal volume stok nasional, melainkan distribusi ke wilayah dengan biaya logistik tinggi. Jika mobilisasi Bulog berjalan sesuai target, harga di delapan provinsi itu berpeluang mendekati HET sebelum Nataru.