JAKARTA — Ketua Dewan Penasehat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) Rizal Kasli mengungkapkan, pertambangan ilegal (PETI) tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Ia menyebut titik-titik aktivitas tambang tanpa izin itu cukup banyak, mulai dari Aceh hingga Papua.
"PETI (pertambangan ilegal) memang tersebar di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua, titiknya cukup banyak," kata Rizal Kasli kepada PRO3 RRI.
Rizal menilai Indonesia sebenarnya lebih kuat daripada oknum tambang ilegal. Namun, penindakan di lapangan masih menghadapi hambatan besar.
Pendanaan Besar dan Jaringan Perlindungan Jadi Penghambat
Menurut Rizal, tambang ilegal sulit diberantas karena kegiatan tersebut melibatkan pendanaan besar serta jaringan perlindungan di berbagai daerah. Lemahnya penindakan hukum dan pengawasan membuat aktivitas itu masih bertahan hingga kini.
Faktor ekonomi turut mendorong sebagian masyarakat beralih ke pertambangan ilegal. "Alasan ekonomi membuat sebagian masyarakat tidak bekerja sehingga akhirnya beralih ke pertambangan ilegal," ujarnya.
Dukung Prabowo Tindak Tegas, Bedakan Tambang Rakyat dan Operasi Alat Berat
Rizal mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto menindak tegas tambang ilegal. Negara membutuhkan penerimaan untuk membiayai program prioritas nasional.
Ia berpandangan pemerintah perlu membedakan penanganan tambang rakyat dengan operasi ilegal berskala besar yang menggunakan alat berat. "Tambang rakyat harus dibina, sedangkan operasi besar dengan alat berat perlu ditindak tegas karena merugikan negara," ucap Rizal.
Usul Tim Khusus Lapor Langsung ke Presiden Setiap Hari
Rizal mengusulkan tim khusus yang tidak terstruktur untuk melaporkan kondisi lapangan langsung kepada Presiden Prabowo setiap hari. Laporan langsung diperlukan agar pemerintah memperoleh gambaran dan memastikan penindakan terhadap tambang ilegal berlangsung konsisten di lapangan.
"Kalau laporan yang masuk tidak sesuai kondisi lapangan, penindakan menjadi sulit, sehingga pengawasan langsung sangat diperlukan," katanya.
Ia menilai pengawasan dan penegakan hukum perlu diperkuat agar aktivitas pertambangan ilegal tidak mengurangi potensi penerimaan negara secara nasional. Langkah tersebut juga dinilai penting untuk memastikan sumber daya pertambangan memberikan manfaat bagi pembangunan dan masyarakat Indonesia.
