ACEH — Inggris memperingatkan krisis iklim dan El Nino dapat mengancam keamanan serta pertahanan nasional banyak negara karena memicu konflik, migrasi, dan kekurangan pangan. Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menyampaikan peringatan itu dalam pertemuan tertutup para menteri luar negeri di Sidang Umum PBB di New York, Rabu (23/9). Inggris juga menyiapkan dana 330 juta poundsterling (Rp7,82 triliun) untuk melindungi ekosistem di negara berkembang.
Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menilai El Nino tahun ini berpotensi menjadi yang paling intens sepanjang sejarah karena diperkuat kerusakan iklim. Kondisi itu, menurutnya, dapat mengguncang sistem pangan dunia pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Peringatan tersebut disampaikan Miliband dalam pertemuan tertutup para menteri luar negeri di sela Sidang Umum PBB di New York. Ia menekankan bahwa krisis iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati bukan lagi urusan eksklusif menteri lingkungan, melainkan seluruh jajaran pemerintah.
Gelombang panas yang melanda sepanjang tahun ini, hasil panen yang buruk, dan inflasi harga pangan menjadi gambaran awal dari tekanan yang akan dihadapi banyak negara. Miliband menyebut dampak itu sudah menumpuk dan tersebar, mengancam ketahanan pangan dan air, memicu perpindahan penduduk, serta merusak perekonomian.
"Ini akan memperparah guncangan iklim yang dampaknya telah menumpuk dan tersebar, mengancam ketahanan pangan dan air, menyingkirkan masyarakat, dan merusak perekonomian," kata Miliband, dikutip dari The Guardian.
Ia menegaskan krisis iklim menyentuh langsung kepentingan warga negara, perekonomian, kebijakan luar negeri, dan keamanan nasional. "Ini adalah tantangan penting bagi warga negara kita, perekonomian kita, kebijakan luar negeri kita, dan keamanan nasional kita," ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Miliband memaparkan penelitian yang menunjukkan runtuhnya ekosistem global, termasuk hutan hujan Amazon dan Kongo, akibat krisis iklim dan kerusakan alam. Keruntuhan ekosistem tersebut dinilai akan berdampak pada keamanan nasional di berbagai negara, bukan hanya di wilayah tempat ekosistem itu berada.
Sebagai tindak lanjut, Inggris akan menunjuk perwakilan khusus baru untuk keamanan iklim. Perwakilan itu akan menangani risiko terhadap keamanan dan ketahanan nasional akibat perubahan iklim dan kerusakan alam, dengan anggota yang mencakup para ahli militer serta pakar iklim.
Inggris berkomitmen menyumbang 330 juta poundsterling (Rp7,82 triliun) kepada Global Environment Facility. Dana itu dialokasikan untuk melindungi hutan, lautan, dan ekosistem penting lain di negara-negara berkembang.
Miliband menilai kesiapan menghadapi masa depan ditentukan oleh cara negara memandang iklim dan alam. "Negara-negara yang siap menghadapi masa depan adalah negara-negara yang memandang iklim dan alam sebagai bagian internal dari keamanan ekonomi dan nasional," ungkapnya.
Ia mendorong negara-negara mengantisipasi risiko dan berinvestasi dalam ketahanan sebelum krisis melanda. Peluang dari transisi energi bersih, menurutnya, bisa dimanfaatkan sekaligus sebagai langkah mitigasi. "Itulah mengapa Inggris menempatkan keamanan iklim dan alam sebagai inti dari pengambilan keputusan keamanan nasional dan kebijakan luar negeri kami," tambahnya.
Pertemuan tertutup itu berlangsung setelah Miliband menyampaikan pidato publik pada Senin (21/9) di Majelis Umum PBB. Dalam pidato tersebut, ia menyinggung hubungan antara iklim dan keamanan nasional, memperkuat posisi Inggris yang ingin menjadikan isu iklim sebagai bagian dari agenda pertahanan global.