BANDA ACEH — Wali Nanggroe mengikuti forum tersebut secara daring dari Penang, Malaysia. Kabag Humas dan Kerjasama Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, menyampaikan bahwa kehadiran Malik Mahmud membawa perspektif berbeda dari diskusi akademik biasa.
Dalam agenda resmi forum, Wali Nanggroe tercantum sebagai "Wali Nanggroe & Former Prime Minister of Aceh Free Movement (GAM)". Ia duduk sebagai salah satu pembahas bersama Pita Limjaroenrat, Senior Fellow di Harvard Kennedy School, dan Bob Deen, General Director pada Netherlands Institute of International Relations Clingendael.
Diskusi dimoderatori Galip Dalay, Senior Research Fellow di Chatham House sekaligus Co-Director Global Orders Programme, University of Oxford.
Malik Mahmud bukan sekadar pembicara tamu. Sebelum perdamaian Aceh, ia pernah menjabat Menteri Negara lalu Perdana Menteri Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Di bawah kepemimpinan Hasan Muhammad di Tiro, ia memimpin delegasi GAM dalam proses perundingan Helsinki.
Pada 15 Agustus 2005, Malik Mahmud menandatangani Memorandum of Understanding Helsinki atas nama GAM, bersama Hamid Awaludin atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari bertindak sebagai saksi sekaligus fasilitator proses perdamaian itu.
Lebih dari dua dekade berselang, pengalaman tersebut menjadi bahan refleksi di forum internasional.
Dalam sesi tersebut, Wali Nanggroe menegaskan bahwa pengalaman Aceh menunjukkan perdamaian tidak bisa dimaknai hanya sebagai berakhirnya konflik bersenjata.
"Peace is not simply the moment when weapons become silent. Peace begins when political courage makes dialogue possible, and it survives when justice, dignity and commitments are respected."
Menurutnya, perdamaian berkelanjutan menuntut keberanian politik membuka dialog, kesediaan para pihak saling mendengar, penghormatan terhadap martabat manusia, dan konsistensi menjalankan komitmen yang sudah disepakati.
Salah satu pelajaran penting dari perjalanan Aceh, katanya, adalah konflik politik berkepanjangan pada akhirnya memerlukan jalan keluar politik. Ketika penggunaan kekuatan tidak menghasilkan penyelesaian berkelanjutan, para pihak harus berani duduk bersama dan mencari titik temu.
"Negotiation is not surrender. Dialogue is not weakness. Compromise, when it protects dignity and opens a path away from violence, can be an act of political courage."
Wali Nanggroe menjelaskan proses Helsinki membutuhkan keputusan politik yang tidak mudah dari para pihak. Peran mediasi yang kredibel juga disebutnya krusial. Ahtisaari bersama Crisis Management Initiative (CMI) menyediakan ruang dan kerangka perundingan yang memungkinkan persoalan sulit dibahas.
Bagi Aceh, rangkaian dialog politik, perundingan, kesepakatan damai, dan rekonsiliasi menjadi jalan panjang yang ditempuh hingga konflik bersenjata berakhir.
Global Town Hall 2026 mengangkat tema "Calling for a Global U-Turn: Recentering Development, Reclaiming Humanity, Restoring Justice in a Crazi(er) World". Forum ini melibatkan lembaga pemikir, universitas, organisasi masyarakat sipil, dan institusi internasional.
Dalam pembukaan forum, Founder and Chairman FPCI Dino Patti Djalal menyampaikan keprihatinan bahwa perkembangan dunia semakin menjauh dari prinsip-prinsip yang menopang perdamaian dan kerja sama internasional.
Dino menyoroti semakin mudahnya aturan dan hukum internasional diabaikan, meningkatnya penggunaan kekuatan dalam perselisihan, serta bertambahnya konflik di berbagai belahan dunia.
Melalui gagasan "Global U-Turn", FPCI menyerukan perlunya mengembalikan pembangunan, keadilan, kemanusiaan, serta prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa ke pusat kehidupan dan kerja sama internasional. Dalam konteks itu, pengalaman perdamaian Aceh menjadi salah satu perspektif yang dibawa ke percakapan global.