Jembatan Pante Lhong di Bireuen Capai 60 Persen, Anggaran Rp 118,35 Miliar Dikebut

Penulis: Alfian Batubara  •  Minggu, 27 September 2026 | 14:31:31 WIB
Progres pembangunan Jembatan Pante Lhong di Bireuen mencapai 60 persen dengan anggaran Rp 118,35 miliar.

BIREUEN — Progres fisik Jembatan Pante Lhong yang menghubungkan kawasan Peusangan terus bergerak. Rangka baja untuk satu bentang yang belum tersambung sudah berada di lokasi dan siap dipasang. Tahapan konstruksi berikutnya bisa segera dikerjakan tanpa menunggu pengadaan material tambahan.

Selain mengejar target fisik, perhatian diarahkan pada perlindungan struktur jembatan dari gerusan sungai. Penguatan dinding yang saat ini berada di sisi kiri jembatan dinilai masih perlu dilengkapi berdasarkan kajian teknis. Kajian hidrologi, hidraulika, dan stabilitas tebing akan didorong lewat koordinasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Wilayah Sungai.

Puskesmas Peusangan Siblah Krueng Kembali Layani 21 Desa

Pemulihan pascabencana di Kabupaten Bireuen tidak berhenti di sektor infrastruktur jalan dan jembatan. Puskesmas Peusangan Siblah Krueng telah kembali berfungsi dan melayani masyarakat dari 21 desa. Kebutuhan alat kesehatan diperkirakan mencapai sekitar Rp 1 miliar.

Berdasarkan hasil monitoring tim Satgas PRR, proses pengadaan alat kesehatan telah memasuki tahap penunjukan pemenang pada September 2026. Verifikasi bersama Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan Kementerian PU akan dilakukan untuk menentukan prioritas rehabilitasi ruang pelayanan.

1.500 Rumah Rusak Berat di 24 Lokasi, Baru 50 Unit Selesai

Pada sektor permukiman, sekitar 1.500 rumah rusak berat tersebar di 24 lokasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 50 unit telah diselesaikan. Pemerintah Kabupaten Bireuen bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, BNPB, serta Satgas PRR akan menyinkronkan data penerima, lokasi relokasi, dan skema pembangunan.

Sinkronisasi data itu diperlukan untuk mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak. Tanpa data yang cocok antara penerima manfaat dan lokasi relokasi, pembangunan rumah baru berisiko tertunda.

2.000 Hektare Sawah Rusak Total Butuh Normalisasi

Pemulihan mata pencaharian juga menjadi bagian dari penanganan pascabencana. Sekitar 2.000 hektare sawah mengalami kerusakan total sehingga membutuhkan normalisasi dan penanganan lahan. Lahan pertanian yang belum dinormalisasi tidak bisa langsung ditanami kembali.

Pemerintah Kabupaten Bireuen bersama Satgas PRR akan melakukan pemantauan berkala terhadap perkembangan pemulihan. Pemantauan mencakup pembangunan infrastruktur, pemulihan layanan kesehatan, penyediaan hunian, pemulihan lahan pertanian, serta penanganan fasilitas pendidikan yang terdampak.

Koordinasi Lintas Instansi Jadi Kunci Percepatan

Ketua Tim Monev Aceh-1 Posko Nasional Satgas PRR Pascabencana Sumatera Laksma TNI Nouldy J. Tangka menekankan pentingnya percepatan penanganan melalui sinkronisasi data dan verifikasi teknis.

"Penanganan pascabencana di Kabupaten Bireuen perlu dipercepat melalui sinkronisasi data, verifikasi teknis, dan penguatan koordinasi lintas instansi, terutama untuk rehabilitasi Puskesmas, hunian, pertanian, pendidikan, serta pengamanan infrastruktur," kata Nouldy J. Tangka.

Koordinasi lintas instansi menjadi penentu karena penanganan pascabencana di Bireuen menyentuh banyak sektor sekaligus. Jembatan, puskesmas, rumah warga, sawah, dan fasilitas pendidikan ditangani oleh instansi berbeda dengan sumber anggaran masing-masing.

Reporter: Alfian Batubara
Sumber: komparatif.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top