BANDA ACEH — Capaian 649 unit hunian tetap (huntap) itu tersebar di lima kabupaten/kota, yakni Aceh Utara, Aceh Tamiang, Bireuen, Aceh Timur, dan Pidie Jaya. Angka tersebut masih jauh dari total kebutuhan 34.777 unit yang dipetakan pascabencana.
Kaposkowil Satgas PRR Aceh Safrizal ZA menyebutkan, kontribusi terbesar berasal dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia sebanyak 440 unit. Disusul Kemenko Polkam 104 unit, BNPB 100 unit, dan Kadin lima unit.
Aceh Utara Catat Penyelesaian Terbanyak, Capai 351 Unit
Kabupaten Aceh Utara menjadi wilayah dengan jumlah huntap rampung tertinggi. Dari 351 unit yang selesai, 240 unit dibangun Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, 104 unit oleh Kemenko Polkam, dan tujuh unit melalui BNPB.
Di posisi berikutnya, Aceh Tamiang mencatat 263 unit telah rampung. Rinciannya, 200 unit dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia dan 63 unit melalui BNPB.
Sementara itu, Bireuen menyelesaikan 26 unit melalui BNPB. Aceh Timur dan Pidie Jaya masing-masing menuntaskan empat unit dan lima unit, dengan pendanaan BNPB serta Kadin.
Masih Ada 1.785 Unit yang Sedang Dikerjakan
Meski begitu, pekerjaan belum selesai. Satgas PRR mencatat 1.785 unit huntap lain masih dalam proses pembangunan, tersebar di empat kabupaten.
Aceh Tamiang kembali mendominasi dengan 1.019 unit yang tengah dikerjakan. Pembangunan di kabupaten itu melibatkan tiga sumber dana: BNPB 419 unit, Polri 300 unit, dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia 300 unit.
Bireuen menyusul dengan 416 unit dalam proses, lalu Aceh Utara 284 unit, dan Aceh Timur 66 unit.
Mengapa Percepatan Ini Krusial bagi Warga Terdampak?
Total kebutuhan 34.777 unit menunjukkan skala dampak bencana yang masih membayangi ribuan keluarga di Aceh. Setiap unit yang rampung berarti ada warga yang bisa meninggalkan hunian sementara dan kembali menjalani hidup normal.
"Angka 649 unit yang sudah rampung adalah bukti kerja bersama, namun kita masih menghadapi kebutuhan besar yang harus dituntaskan," ujar Safrizal ZA.
Satgas PRR bersama mitra terus mengejar target penyelesaian. Pembangunan huntap di Aceh melibatkan berbagai lembaga, mulai dari BNPB, Kementerian PKP, Polri, Kadin, Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Kemenko Polkam, hingga Caritas.
