BANDA ACEH — Ustaz Masrul Aidi menilai pendekatan label halal dan non-halal bisa menjadi cara lain untuk memengaruhi perilaku masyarakat, di luar pesan peringatan kesehatan yang selama ini tercantum pada kemasan rokok. Menurutnya, peringatan kesehatan yang ada belum cukup memberi efek jera bagi perokok untuk berhenti.
Ia menyoroti kebiasaan masyarakat yang menempatkan rokok sebagai barang biasa dan selalu tersedia di berbagai tempat, termasuk warung kopi. Kondisi itu dinilainya membuat rokok sulit dihindari dalam kehidupan sehari-hari warga Aceh.
Masrul memakai kebiasaan di warung kopi sebagai gambaran bagaimana rokok telah menjadi bagian dari rutinitas masyarakat. Ia menyebut asbak yang hampir selalu ada di meja warung kopi sebagai persoalan tersendiri.
"Kalau kita datang ke setiap warung kopi pasti di atasnya selalu ada asbak. Kalau kita lihat definisinya, itu merupakan tong sampah bukan sampah biasa, akan tetapi sampah beracun B3," kata Ustaz Masrul dalam wawancara Nukilan.id pada Jumat (2/10/2026).
Pernyataan itu ia sampaikan untuk menegaskan bahwa sisa pembakaran rokok tidak sekadar limbah rumah tangga biasa. Menurutnya, label non-halal bisa menjadi penanda tambahan yang membuat masyarakat lebih berhati-hati terhadap produk rokok.
Masrul menilai pandangan para ulama masih memiliki pengaruh kuat di tengah masyarakat Aceh. Ia meyakini warga akan lebih mudah diarahkan meninggalkan rokok apabila ada penegasan dari kalangan ulama mengenai status produk tersebut.
Selain berdampak pada kesehatan, berhenti merokok dinilai dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga, terutama keluarga miskin. Masrul menyebut tingginya jumlah perokok di Aceh tidak serta-merta menunjukkan kebiasaan itu diterima oleh keluarga.
"Banyak orang tua yang tidak menginginkan anak mereka merokok. Begitu pula para istri yang tidak ingin suaminya menjadi perokok. Namun, kecanduan membuat sebagian perokok kesulitan menghentikan kebiasaan tersebut," jelasnya.
Masrul juga menyoroti pengeluaran rumah tangga untuk membeli rokok. Ia merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan banyak rumah tangga berada dalam kondisi miskin dan harus mengurangi pemenuhan kebutuhan pokok karena besarnya pengeluaran untuk rokok.
Kondisi tersebut, menurutnya, dapat berpengaruh terhadap pemenuhan gizi keluarga. Ia menilai persoalan itu berkaitan dengan masalah seperti gizi buruk dan stunting.
"Pelabelan label non-halal bagi rokok sangat penting diaplikasikan karena melihat fenomena masyarakat yang rela menghabiskan uang hanya untuk rokok bahkan mengabaikan kebutuhan pokok," pungkasnya.
Dari sisi pembiayaan negara, Masrul menyinggung besarnya biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk mengobati penyakit akibat rokok. Ia menilai angka itu mengalahkan keuntungan pemerintah dari sumbangan iklan rokok.
"Menurut data yang juga dirilis dinas kesehatan, biaya yang harus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengobati penyakit yang akibat rokok itu angkanya sangat besar, mengalahkan dari keuntungan pemerintah dari sumbangan iklan-iklan rokok tersebut," ungkapnya.
Wacana pelabelan non-halal pada rokok dan vape sendiri diajukan Muhammadiyah kepada BPJPH. Dukungan dari kalangan ulama muda Aceh menambah suara yang mendorong penerapan kebijakan itu di tingkat nasional.