ACEH — Kementerian Komunikasi dan Digital memeriksa dugaan kebocoran data pribadi yang dilaporkan PT Fore Kopi Indonesia Tbk pada 28 Oktober 2026. Pemeriksaan menentukan apakah sanksi administratif dijatuhkan ke Fore Coffee atau pihak ketiga pengelola sistem. Kasus ini jadi ujian awal penegakan UU PDP sebelum lembaga pengawas resmi terbentuk.
Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Muchtarul Huda, menyebut laporan itu menjadi dasar pemeriksaan. Komdigi belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.
PT Fore Kopi Indonesia Tbk melaporkan dugaan kegagalan pelindungan data pribadi yang dialami perusahaan. Laporan diterima Komdigi pada 28 Oktober 2026.
Huda menyatakan kementerian tengah menelusuri laporan tersebut untuk menentukan apakah ada kelalaian dalam pengelolaan data pengguna.
"PT Fore Kopi Indonesia Tbk telah melaporkan dugaan kegagalan pelindungan data pribadi (PDP) kepada Komdigi pada 28 Oktober 2026. Menindaklanjuti laporan tersebut, Komdigi saat ini tengah melakukan analisis dan pemeriksaan lebih lanjut berdasarkan laporan tersebut," kata Huda dalam pernyataan tertulis kepada awak media.
Komdigi belum bisa memastikan apakah sanksi administratif akan dijatuhkan kepada Fore Coffee sebagai pengendali data atau pihak ketiga yang mengelola sistem dan data perusahaan. Penetapan itu bergantung pada hasil pemeriksaan dan pembuktian.
Jika ditemukan kelalaian atau pelanggaran kewajiban pelindungan data pribadi, pihak yang bertanggung jawab dapat dikenai tindakan maupun sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Penetapan pihak yang bertanggung jawab atas dugaan pelanggaran serta pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian. Oleh karena itu, pihak yang akan dikenai sanksi maupun jenis sanksi administratif yang akan diterapkan belum dapat ditentukan sebelum proses pemeriksaan selesai," jelas Huda.
Pengawasan kepatuhan dan penegakan ketentuan pelindungan data pribadi mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Aturan itu diperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026.
Pasal 224 PP Nomor 33 Tahun 2026 menyatakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelindungan data pribadi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP tersebut. PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik juga masih dapat menjadi rujukan sepanjang relevan.
Di tengah penanganan kasus Fore Coffee, Komdigi mengungkap perkembangan pembentukan lembaga pelindungan data pribadi yang selama ini dinantikan sebagai institusi pengawas pelaksanaan UU PDP.
Rancangan Peraturan Presiden mengenai pembentukan lembaga PDP telah memasuki tahap final. Rancangan itu sudah diajukan kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara.
Komdigi juga menyiapkan satuan tugas khusus untuk memastikan proses transisi berjalan lancar. Pembentukan lembaga PDP menjadi bagian penting implementasi UU PDP, terutama untuk memastikan pengawasan kepatuhan dan penegakan aturan pelindungan data pribadi berjalan efektif.
Bagi pengguna aplikasi Fore Coffee, hasil pemeriksaan Komdigi akan menentukan apakah insiden ini berujung pada sanksi administratif atau hanya perbaikan tata kelola data. Bagi pelaku bisnis digital, kasus ini menegaskan bahwa kewajiban pelindungan data pribadi kini punya jalur penegakan konkret, meski lembaga pengawas resminya belum berdiri.