BANDA ACEH — Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal menyerahkan dokumen R-APBK 2027 kepada Ketua DPRK Irwansyah dalam rapat paripurna di Gedung DPRK Banda Aceh. Pendampingan dilakukan Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah Mukhlis, dan dokumen diterima bersama Wakil Ketua I Daniel A. Wahab serta Wakil Ketua II Musryadi Aswad.
Rancangan anggaran itu selanjutnya dibahas bersama organisasi perangkat daerah sebelum ditetapkan menjadi APBK 2027. Illiza menyebut keterbatasan kemampuan fiskal daerah menuntut sinergi semua pihak agar anggaran berkualitas dan tepat sasaran.
Rp1,172 Triliun Belanja Operasi, Rp100 Miliar untuk Belanja Modal
Belanja daerah dalam R-APBK 2027 direncanakan Rp1,366 triliun. Rinciannya: belanja operasi Rp1,172 triliun, belanja modal Rp100 miliar, belanja tidak terduga Rp1 miliar, dan belanja transfer Rp92 miliar.
Di sisi pendapatan, Pemko menargetkan PAD Rp450 miliar. Pajak daerah menyumbang Rp217 miliar, retribusi daerah Rp27,5 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp12 miliar, serta lain-lain PAD sah Rp192 miliar.
Pendidikan Minimal 20 Persen, Dana Gampong 10 Persen
Illiza menegaskan komitmen mempertahankan alokasi pendidikan minimal 20 persen dari total APBK. Dana gampong juga dialokasikan 10 persen dari total anggaran daerah.
Untuk memperkuat fiskal, Pemko akan memperbaiki administrasi perpajakan dan retribusi, mengoptimalkan pengelolaan aset daerah, serta mendorong inovasi dan digitalisasi pelayanan. Semua langkah itu ditempuh dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi warga.
DPRK Minta Anggaran Sejalan dengan RPJM dan Visi Misi Kepala Daerah
Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah menyatakan pihaknya segera membahas R-APBK agar bisa ditetapkan sesuai jadwal. DPRK akan mengawal agar program yang dibiayai APBK sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta visi dan misi kepala daerah.
Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan drainase tetap menjadi prioritas pembahasan. Penciptaan lapangan kerja dan pemberian beasiswa juga masuk perhatian.
"Anggaran yang disepakati harus tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," tegas Irwansyah.
DPRK berkomitmen mengawal proses pembahasan hingga pelaksanaan APBK 2027 agar seluruh program pembangunan dan pelayanan publik berjalan sesuai perencanaan.
