Harga TBS di Aceh Singkil Rp 2.840–3.040, APKASINDO Dorong Koperasi Petani dan Kemitraan Pabrik

Penulis: Alfian Batubara  •  Kamis, 12 November 2026 | 09:31:31 WIB
Harga TBS di enam pabrik Aceh Singkil tercatat Rp 2.840–3.040 per kilogram pada 8 November 2026.

BANDA ACEH — Sesuai Permentan Nomor 13 Tahun 2024, perlindungan harga acuan pemerintah hanya mengikat pekebun yang sudah menjalin kemitraan resmi dengan pabrik. Celah inilah yang menurut APKASINDO Aceh dimanfaatkan PKS dalam membeli TBS petani swadaya.

Di Aceh, jumlah kemitraan petani dengan PKS masih sangat sedikit. Pabrik pun bebas menentukan harga beli secara sepihak melalui tengkulak atau peron, sehingga petani kerap menerima harga jauh di bawah standar yang ditetapkan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh.

Harga TBS Mitra Plasma Bergerak dari Rp 3.713 ke Rp 3.532 per Kilogram

Pergerakan harga beberapa pekan terakhir memperlihatkan rentannya pendapatan petani terhadap perubahan pasar. Pemerintah Aceh menetapkan harga TBS mitra plasma wilayah barat untuk tanaman berumur 10–20 tahun sebesar Rp 3.713 per kilogram pada periode 23 September–6 Oktober 2026.

Harga itu turun menjadi Rp 3.478 per kilogram pada 21 Oktober–3 November, lalu kembali naik menjadi Rp 3.532 pada 4–17 November. Di wilayah timur, harga kategori yang sama naik dari Rp 3.510 menjadi Rp 3.567 per kilogram pada awal November.

Kenaikan tersebut sejalan dengan pergerakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), dari Rp 14.821,60 menjadi Rp 15.027,49 per kilogram. Untuk petani mitra swadaya dengan buah 100 persen tenera pada periode 4–17 November, harga ditetapkan Rp 3.272 per kilogram di wilayah timur dan Rp 3.240 di wilayah barat.

Harga di Enam Pabrik Aceh Singkil Diperiksa Status Kemitraannya

Harga yang ditetapkan pemerintah tak selalu sama dengan yang diterima petani. Di Aceh Singkil, APKASINDO setempat mencatat harga pembelian di enam pabrik kelapa sawit berkisar Rp 2.840–3.040 per kilogram pada 8 November 2026.

Status kemitraan, komposisi buah, serta hasil penimbangan perlu diperiksa untuk memastikan apakah transaksi tersebut sesuai dengan ketetapan harga yang berlaku.

Ongkos Angkut ke Belawan Ikut Menekan Harga di Tingkat Petani

Bagi Fadhli, persoalan harga sawit di Aceh tak hanya berkaitan dengan naik-turunnya harga CPO. Ia menyoroti tingginya ongkos angkut dari wilayah barat-selatan Aceh menuju Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara.

"Artinya, semakin tinggi biaya logistik, semakin rendah harga yang berpotensi diterima petani," kata Fadhli kepada Dialeksis, Kamis (12/11/2026).

Fadhli mengusulkan agar Pemerintah Aceh bersama kepala daerah di kawasan barat-selatan mengajukan pembangunan pelabuhan pengiriman CPO kepada pemerintah pusat. Kehadiran pelabuhan diharapkan memperpendek jalur distribusi, mengurangi ongkos angkut, dan membuka peluang perbaikan harga.

Koperasi Jadi Jalan Petani Swadaya Bernegosiasi Langsung dengan Pabrik

Di tengah fluktuasi harga dan biaya logistik yang tinggi, kemitraan dinilai menjadi salah satu jalan memperkuat posisi petani. Melalui koperasi, petani swadaya dapat menghimpun hasil panen dan bernegosiasi langsung dengan PKS.

"Melalui koperasi, petani swadaya dapat menghimpun hasil panen dan bernegosiasi langsung dengan pabrik kelapa sawit. Dengan begitu, mereka memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menentukan harga dan menjamin penyerapan hasil panen," jelasnya.

Langkah itu sejalan dengan amanat Permentan Nomor 13 Tahun 2024 yang meminta pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan kelembagaan pekebun dan mempercepat kemitraan dengan pabrik. Regulasi tersebut juga mengatur pengawasan penetapan dan penerapan harga pembelian TBS petani mitra paling sedikit sekali dalam sebulan.

Satuan tugas pengawasan diberi kewenangan menerima pengaduan dan memfasilitasi penyelesaian persoalan antara petani mitra dan pabrik. Di Aceh, Distanbun telah melibatkan perwakilan pabrik serta organisasi petani dalam rapat penetapan harga pada 21 Oktober 2026.

"Kemitraan melalui perjanjian tertulis dapat memberikan kepastian kepada petani mengenai mutu buah, volume penjualan, harga, hingga mekanisme pembayaran. Namun efektivitasnya tetap bergantung pada pengawasan pemerintah dan kepatuhan pabrik terhadap ketentuan yang berlaku," tegas Fadhli.

Reporter: Alfian Batubara
Sumber: dialeksis.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top