Komisi Informasi Aceh Selesaikan 7 Sengketa Informasi Publik di Lhokseumawe Lewat Mediasi

Penulis: Ricki Manurung  •  Jumat, 20 November 2026 | 14:31:01 WIB
Ketua Komisioner KIA Vicky Bastianda menyatakan tujuh sengketa informasi publik di Lhokseumawe diselesaikan melalui mediasi.

BANDA ACEH — Ketua Komisioner KIA Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Vicky Bastianda, menyebut tujuh perkara tersebut melibatkan empat pemohon dengan tujuh badan publik sebagai termohon. "Benar bang kita sudah melakukan penyelesaian di Kota Lhokseumawe pada 26 Oktober 2026, kami telah menyelesaikan pekerjaan itu dengan mediasi," ujar Vicky, Jumat, 20 November 2026.

Siapa Pemohon dan Badan Publik yang Bersengketa

Pemohon pertama, Muhammad Nazaruddin, mengajukan tiga permohonan sekaligus. Ketiganya masing-masing terhadap Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Lhokseumawe dengan register 034/VIII/KIA-PSI/2026, Dinas Pertanahan Kota Lhokseumawe register 036/VIII/KIA-PSI/2026, serta PPID Dinas Sosial Kota Lhokseumawe register 040/VIII/KIA-PSI/2026.

Nisa Afrillya, ST., mengajukan sengketa terhadap Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa) Kota Lhokseumawe dengan register 035/VIII/KIA-PSI/2026. Sementara Ade Meutia Ananda, SH., tercatat mengajukan dua permohonan, yakni terhadap PPID Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu register 037/VIII/KIA-PSI/2026 serta PPID Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata register 039/VIII/KIA-PSI/2026.

Pemohon terakhir, Sagita Nova, SH., mengajukan permohonan terhadap PPID Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe dengan register 038/VIII/KIA-PSI/2026.

Susunan Majelis dan Proses Mediasi

Majelis Komisioner dalam penyelesaian perkara ini diketuai Sabri, dengan anggota Vicky Bastianda dan Junaidi. Proses mediasi dipimpin M. Nasir, sementara Gusmayadi bertugas sebagai panitera.

Mediasi menjadi salah satu jalur penyelesaian sengketa informasi publik yang mengedepankan kesepakatan para pihak. Badan publik dan pemohon informasi diberi ruang menyelesaikan perbedaan terkait pemenuhan hak atas informasi tanpa melanjutkan perkara ke tahap ajudikasi nonlitigasi.

Dasar Hukum: Putusan Mediasi Bersifat Final

Ketentuan mediasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 39 menyebutkan bahwa putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui mediasi bersifat final dan mengikat.

Penyelesaian tujuh perkara ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Aceh. KIA mendorong badan publik memberikan pelayanan informasi secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif. Pemenuhannya menjadi bagian tanggung jawab badan publik dalam memastikan masyarakat mengetahui kebijakan, program, serta penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.

Reporter: Ricki Manurung
Sumber: portalnusa.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top