BANDA ACEH — Delapan terduga pelaku turut ditetapkan dalam penanganan empat laporan TPPO tersebut, masing-masing dengan peran berbeda. Wadirreskrimum Polda Aceh AKBP Andi Rahmansyah menyebut para pelaku ada yang bertugas merekrut, menampung, memberi modal, mengirim korban, hingga menyediakan tempat penampungan.
Modus yang dipakai seragam: menjanjikan pekerjaan dengan bayaran menggiurkan. Korban direkrut lewat tawaran kerja sebagai pembantu rumah tangga, karyawan restoran, dan anak buah kapal.
Penyidik telah mengumpulkan sejumlah barang bukti dari kasus ini. "Dalam penanganan perkara ini, kami telah mengumpulkan tiket pesawat, paspor, telepon genggam, serta dokumen kontrak kerja dan gaji," kata Andi Rahmansyah di hadapan awak media di Banda Aceh, Jumat (20/11/2026).
Dari empat laporan, tiga kasus sudah masuk tahap penyidikan. Satu laporan lain masih berstatus penyelidikan.
Polda Aceh tidak bergerak sendiri. Penanganan perkara ini dilakukan bersama Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh.
Langkah tersebut mengacu pada Quick Wins 8 Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang memprioritaskan penegakan hukum TPPO dan perlindungan pekerja migran Indonesia.
TPPO di Aceh tidak selalu berawal dari kekerasan. Sejumlah kasus justru dimulai dari tawaran kerja yang terlihat wajar. Polda Aceh pun merilis empat imbauan untuk masyarakat:
Kasus di Aceh memperlihatkan pola perekrutan yang rapi: ada perekrut, ada penampung, ada yang menyiapkan dokumen perjalanan. Korban umumnya tidak menyadari terjebak sampai keberangkatan atau kontrak kerja berjalan.
Karena itu, Polda Aceh menekankan satu sikap sederhana bagi calon pekerja: berani bertanya sebelum percaya. Delapan korban di Aceh menjadi pengingat bahwa kejahatan perdagangan orang bisa menimpa siapa saja yang kurang waspada.