MEULABOH — Program yang awalnya hanya menyasar tiga desa percontohan itu kini diperluas secara signifikan. Kepala BPS Kabupaten Aceh Barat Devi Indriastuti menyebut perluasan ini terjadi setelah pemerintah daerah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Updating DTKS.
“Kami melihat dinamika di mana banyak masyarakat merasa datanya tidak tepat dalam DTKS. Agar pembinaan lebih bermanfaat nyata, kami fokuskan pada updating data tersebut,” ujar Devi di Meulaboh, Selasa.
Awalnya Hanya Infografis Desa, Kini Fokus ke Data Bansos
Program Desa Cantik pada mulanya dirancang untuk membina aparatur desa dalam menyajikan informasi melalui infografis. Tujuannya agar potensi dan data desa terekspos secara luas ke publik.
Namun, BPS Aceh Barat mengubah arah program setelah menyerap banyak aspirasi warga. Keluhan utama masyarakat adalah ketidaktepatan data penerima bantuan sosial yang selama ini bersumber dari DTKS.
“Agar pembinaan lebih bermanfaat nyata, kami fokuskan pada updating data tersebut,” tegas Devi.
Dukungan Bupati dan Ekspansi ke 14 Kecamatan
Bupati Aceh Barat Tarmizi merespons cepat inisiatif BPS tersebut. Dukungan diwujudkan melalui pembentukan Satgas Updating DTKS yang melibatkan perangkat daerah hingga tingkat desa.
Dengan adanya satgas ini, program yang tadinya terbatas pada tiga desa percontohan kini bisa diekspansi ke seluruh wilayah Aceh Barat. Kabupaten ini memiliki 14 kecamatan dengan ratusan gampong atau desa.
“Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, kami yakin program ini akan lebih cepat terlaksana sehingga perbaikan data masyarakat yang selama ini masih banyak yang keliru, dapat segera teratasi,” demikian Devi.
Mengapa Data DTKS Sering Bermasalah?
Persoalan data ganda, warga mampu yang tercatat sebagai penerima, atau warga miskin yang tidak terdaftar kerap terjadi di berbagai daerah. Aceh Barat tidak terkecuali.
Program Desa Cantik diharapkan menjadi solusi jangka panjang. Aparatur desa akan dibina langsung oleh BPS untuk melakukan pemutakhiran data secara berkala dan akurat.
Keakuratan DTKS sangat krusial karena menjadi acuan penyaluran berbagai bantuan sosial, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga bantuan langsung tunai dari pemerintah daerah.
