TAKENGON — Ketua Posko Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, menyebut langkah cepat itu sebagai bukti hadirnya pemerintah di tengah warga yang terdampak bencana. Ia memberikan apresiasi langsung kepada jajaran Pemkab Aceh Tengah atas respons yang dinilainya sigap.
Septic Tank Penuh, Risiko Penyakit Mengintai
Persoalan bermula dari temuan Tenaga Ahli Satgas PRR Aceh Posko Wilayah, Zam Zam Mubarak, pada Minggu (21/6/2026). Ia melaporkan bahwa septic tank MCK komunal di Huntara Kampung Bintang Pepara sudah penuh dan meluap.
“Kondisinya sudah meluap dan berisiko memicu penyebaran penyakit kulit, diare, hingga gangguan kesehatan lainnya, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia,” ujar Zam Zam.
Ia menambahkan, warga di lokasi tersebut tidak memiliki akses terhadap armada sedot WC maupun kemampuan pendanaan secara mandiri. Laporan ini kemudian ditindaklanjuti dengan rekomendasi tertulis yang langsung direspons oleh BPBD dan DLHK.
Dua Huntara Disasar, Warga Bernapas Lega
Aksi penyedotan limbah dilakukan di dua titik: Huntara Kampung Burlah di Pondok Balik dan Huntara Kampung Bintang Pepara di Jalan Tengah, Kecamatan Ketol. Safrizal menilai kecepatan penanganan ini krusial karena persoalan sanitasi yang dibiarkan bisa memicu Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular.
“Dalam situasi kebencanaan, pemerintah daerah memang harus hadir secara aktif dan responsif. Kami sangat mengapresiasi jajaran Pemkab Aceh Tengah, khususnya BPBD dan DLHK, yang langsung bergerak ke lapangan begitu menerima laporan,” kata Safrizal.
Bukan Cuma Sanitasi, Akses Jalan dan Pangan Jadi PR Berikutnya
Meski persoalan sanitasi sudah tertangani, Satgas PRR Aceh mencatat sejumlah persoalan lain yang masih mengancam warga huntara. Salah satunya adalah terganggunya akses ekonomi akibat longsor yang menutup ruas jalan produksi menuju kawasan perkebunan warga. Akibatnya, biaya transportasi hasil pertanian membengkak.
Di sisi lain, kerawanan pangan mulai mengintai. Warga yang masih tinggal di huntara melaporkan stok kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan telur mulai menipis. Kondisi ini dinilai paling berdampak pada kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan anak-anak.
Menanggapi hal itu, Safrizal meminta seluruh Tenaga Ahli Satgas PRR Aceh untuk terus membangun komunikasi aktif dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Ia menekankan peran tenaga ahli sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam mengidentifikasi persoalan pascabencana.
“Tenaga ahli harus menjadi mata dan telinga pemerintah di lapangan. Bangun koordinasi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan agar setiap persoalan dapat dideteksi lebih cepat dan ditangani secara bersama-sama,” pungkasnya.
