ACEH SINGKIL — Tiga tuntutan utama disuarakan perwakilan warga Desa Danau Bungara dalam audiensi tersebut. Pertama, mereka menolak rencana pemilihan ulang anggota BPKam. Kedua, meminta penetapan tujuh anggota yang sudah terpilih. Ketiga, mendesak Bupati Aceh Singkil segera menerbitkan SK penetapan untuk periode 2026–2032.
Kesepakatan hasil pertemuan itu langsung dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh perwakilan tokoh masyarakat dan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DPMK Aceh Singkil, Riky Yodiska, S.STP.
Apa Alasan Masyarakat Menolak Pemilihan Ulang?
Tokoh masyarakat Danau Bungara, Ustaz Rabudin, menegaskan bahwa proses pemilihan telah rampung. Menurutnya, tidak ada alasan untuk mengulang pemilihan yang sudah sah.
“Proses pemilihan sudah selesai. Jangan lagi menimbulkan kegaduhan di kampung kami. Selama kurang lebih 18 tahun, jumlah anggota BPG maupun BPKam di Desa Danau Bungara memang berjumlah tujuh orang,” ujar Rabudin dalam audiensi.
Ia menambahkan, jumlah tujuh anggota BPKam dinilai sudah sesuai dengan kondisi geografis Desa Danau Bungara yang memiliki wilayah cukup luas. Hal itu juga didukung oleh kemampuan keuangan desa yang memadai.
Anggota Terpilih Minta Pemerintah Tak Perpanjang Polemik
Senada dengan Rabudin, salah satu anggota BPKam terpilih, Alimsyah, berharap pemerintah daerah segera mengambil keputusan. Ia khawatir persoalan ini justru mengganggu situasi desa yang selama ini aman dan kondusif.
“Kami berharap hal ini menjadi pertimbangan pemerintah. Jangan sampai persoalan ini menimbulkan polemik yang dapat mengganggu situasi desa. Selama ini masyarakat hidup aman, damai, dan kondusif,” kata Alimsyah.
Ancaman Aksi Massa jika Tuntutan Tak Dipenuhi
Masyarakat tidak menutup kemungkinan akan menggelar unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti. Ancaman ini menjadi sinyal keras agar pemerintah daerah tidak mengulur waktu.
Menanggapi hal tersebut, Plt. Kepala DPMK Aceh Singkil, Riky Yodiska, mengatakan seluruh aspirasi telah dicatat. Ia berjanji akan segera melaporkannya ke pimpinan yang saat ini sedang menjalankan tugas luar mengikuti Pekan Nasional (PENAS) di Provinsi Gorontalo.
“Seluruh aspirasi masyarakat sudah kami catat. Secepatnya akan kami sampaikan kepada pimpinan,” kata Riky.
Warga berharap keputusan segera turun agar proses administrasi pemerintahan kampung tidak terhambat dan situasi tetap kondusif di Desa Danau Bungara.
