JAKARTA — Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Akselerasi Program Prioritas Nasional (PKPN) yang berlangsung di Jakarta pada 2-3 Juli 2026 dihadiri oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh, Safrizal, bersama Kabid Tangkap, Samsul Bahri. Rakornas ini diikuti oleh seluruh Kepala DKP se-Indonesia dan dibuka langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, di Ballroom KKP GMB 3 Lantai I.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Koordinator Pangan RI, Zulkifli Hasan, serta anggota DPR RI, Titik Soeharto.
Ekonomi Biru dan Swasembada Pangan Jadi Prioritas Nasional
Dalam sambutannya, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa program kerja kementerian ke depan akan fokus pada ekonomi biru, swasembada pangan, serta mendukung program prioritas Presiden RI.
"Implementasi program mencakup pengembangan potensi ekonomi kelautan lokal kawasan konservasi hingga budidaya berkelanjutan," kata Menteri KKP.
Sakti Wahyu Trenggono juga menjelaskan bahwa salah satu program prioritas Presiden adalah pengembangan kampung nelayan di desa-desa pesisir seluruh Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta fasilitas infrastruktur masyarakat pesisir.
Lima Program Prioritas KKP yang Perlu Diketahui Daerah
Menteri KKP menyebutkan lima program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan yang membutuhkan keterlibatan aktif daerah. Kelima program tersebut meliputi:
- Peluasan kawasan konservasi
- Penangkapan ikan terukur
- Budidaya yang berkelanjutan
- Pengelolaan pesisir dan pulau kecil
- Penanganan sampah plastik di laut
"Ini merupakan agenda nasional yang membutuhkan keterlibatan aktif daerah," kata Menteri KKP sebagaimana disampaikan Kepala DKP Aceh, Safrizal.
Pelatihan Kepemimpinan Teknis untuk Perkuat Implementasi di Daerah
Untuk memperkuat peran pemerintah daerah, Kementerian KKP RI menggandeng Kementerian Dalam Negeri dalam menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan teknis sektor kelautan dan perikanan. Pelatihan ini bertujuan mengimplementasikan kebijakan ekonomi biru dalam rangka mendukung program hilirisasi dan pencapaian target swasembada pangan.
Menteri KKP RI mengingatkan bahwa Kepala DKP adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, implementasi ekonomi biru di daerah harus selaras dengan program yang telah ditetapkan di tingkat nasional.
