BANDA ACEH — Ketua Dek Fad Center Aceh, Nasrul Sufi, menyampaikan apresiasi sekaligus dorongan keras kepada Taufik yang baru dilantik sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh. Menurutnya, jabatan ini bukan sekadar posisi administratif, melainkan simpul utama pengendalian koordinasi antar-SKPA dan penerjemah visi Gubernur ke dalam kerja birokrasi yang terukur.
“Sekda bukan saja administrator pemerintahan. Sekda adalah penggerak utama birokrasi. Karena itu, Taufik harus mampu memastikan setiap SKPA bekerja dengan target yang jelas, indikator yang terukur, dan hasil yang dapat dirasakan masyarakat,” ujar Nasrul Sufi di Banda Aceh.
Aceh Tidak Kekurangan Program, yang Kurang adalah Eksekusi
Nasrul menilai persoalan mendasar birokrasi Aceh saat ini bukan terletak pada minimnya perencanaan. Tantangan terbesar justru ada pada kualitas eksekusi di lapangan.
“Jangan sampai energi pemerintahan habis untuk rapat, disposisi, dan urusan internal, sementara persoalan rakyat berjalan tanpa penyelesaian. Birokrasi harus diukur dari hasil, bukan dari banyaknya aktivitas,” tegasnya.
Bureaucratic Alignment dan Evaluasi Kinerja SKPA
Langkah awal yang dinilai krusial adalah membangun bureaucratic alignment antara visi kepala daerah, perangkat pemerintahan, perencanaan anggaran, dan kebutuhan masyarakat. Seluruh SKPA harus bergerak dalam satu arah tanpa ego sektoral.
Plt Sekda juga dituntut berani mengevaluasi kinerja perangkat daerah secara objektif. SKPA yang tidak mencapai target harus dievaluasi, sementara aparatur berkinerja baik perlu diberi ruang dan penghargaan agar prinsip performance-based governance menjadi budaya kerja, bukan sekadar jargon.
Agenda Reformasi yang Harus Diterjemahkan ke Langkah Konkret
Reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, penguatan akuntabilitas, efisiensi anggaran, serta koordinasi lintas sektor menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diwujudkan. Masyarakat menunggu pelayanan cepat dan kebijakan tepat, bukan birokrasi yang terlihat sibuk tanpa hasil nyata.
Nasrul mengingatkan agar penunjukan ini tidak menjadi sumber friksi baru di lingkungan Pemerintah Aceh. Seluruh aparatur harus menempatkan profesionalisme dan kepentingan publik di atas kepentingan kelompok internal.
“Aceh tidak membutuhkan birokrasi yang sibuk dengan konflik dan tarik-menarik kepentingan. Aceh membutuhkan birokrasi yang bekerja, bergerak cepat, berani mengambil keputusan, dan bertanggung jawab terhadap hasil,” katanya.
Quick Wins dan Perubahan Institusional yang Nyata
Sejak menerima mandat, Taufik didorong membangun kepercayaan dengan menunjukkan quick wins. Fokus utama harus tertuju pada penguatan koordinasi SKPA, percepatan pelayanan publik, penyelesaian hambatan program prioritas, perbaikan disiplin kinerja, serta memastikan anggaran menghasilkan public value.
Jika pergantian figur tidak diikuti perubahan cara kerja, maka penunjukan tersebut tidak memiliki arti strategis. Aceh membutuhkan birokrasi yang berlari, dan Taufik harus memastikan mesin pemerintahan bergerak menuju kesejahteraan rakyat, bukan sekadar tetap hidup.
