Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melantik pengurus Majelis Adat Aceh (MAA) periode 2026-2031 di Meulaboh, Selasa, dengan Wakil Bupati Said Fadheil memimpin langsung prosesi tersebut. Pelantikan menandai upaya pemkab memperkuat adat istiadat dan syariat Islam lewat kelembagaan MAA hingga tingkat gampong. Said Fadheil berpesan agar kepengurusan baru segera mengambil langkah nyata memperkuat koordinasi bersama ulama dan keuchik.
ACEH BARAT — Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadheil melantik pengurus Majelis Adat Aceh (MAA) periode 2026-2031 di Meulaboh. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa kehadiran MAA dibutuhkan untuk menjaga keharmonisan antara nilai adat, tuntutan syariat, dan perkembangan zaman.
Menurut Said Fadheil, bagi masyarakat Aceh adat dan syariat merupakan dua fondasi mendasar yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya mengintegrasikan nilai adab, musyawarah, dan tanggung jawab sosial yang menjadi panduan hidup bermasyarakat.
MAA sebagai Jembatan Pemerintah, Ulama, dan Pemangku Adat
Said Fadheil menyebut MAA memiliki peranan strategis sebagai jembatan pemersatu antara pemerintah, ulama, dan pemangku adat hingga ke tingkat gampong. Posisi itu dinilai penting untuk memastikan kebijakan adat dan syariat berjalan selaras di level paling bawah.
"Penguatan adat harus berjalan seiring dengan penguatan syariat. Ketika pemimpin, ulama, tokoh adat, dan masyarakat berada dalam satu arah yang sama, berbagai persoalan daerah akan lebih mudah dihadapi," tegasnya.
Pesan Wabup: Koordinasi dengan Ulama dan Keuchik Diperkuat
Kepada kepengurusan baru, Said Fadheil berpesan agar segera mengambil langkah nyata di tengah masyarakat. Koordinasi bersama para ulama dan keuchik atau kepala desa diminta diperkuat demi menjaga ketertiban serta ketahanan sosial di Aceh Barat.
Pelantikan ini menjadi titik awal kerja MAA Aceh Barat selama lima tahun ke depan. Pemkab Aceh Barat berharap MAA semakin solid, inklusif, dan memberikan kontribusi nyata dalam merawat identitas budaya, syariat, serta persatuan masyarakat Aceh Barat.
