ACEH TAMIANG – Pemerintah mempercepat pemulihan sektor pendidikan di Kabupaten Aceh Tamiang setelah banjir bandang melanda wilayah tersebut. Upaya ini dilakukan agar kegiatan belajar mengajar dapat segera berjalan kembali, sekaligus membantu pemulihan kondisi psikososial anak-anak yang terdampak bencana.
Sektor pendidikan ditempatkan sebagai prioritas karena dinilai berperan penting dalam mengembalikan rutinitas masyarakat pascabencana. Pemerintah menargetkan sekolah-sekolah yang terdampak dapat kembali difungsikan meski secara bertahap.
Dalam proses pemulihan, Kementerian Pekerjaan Umum bekerja sama dengan BUMN Karya serta Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan pembersihan lumpur dan material sisa banjir di lingkungan sekolah. Kegiatan ini difokuskan pada ruang kelas dan fasilitas pendukung agar dapat digunakan kembali secepat mungkin.
Salah satu BUMN Karya yang terlibat, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, melakukan pembersihan di sejumlah sekolah, di antaranya SMP Negeri 2 Karang Baru, SD Negeri 2 Karang Bundar, dan SD Negeri 1 Karang Baru. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terpadu bersama personel Kementerian PU dan TNI.
Untuk mendukung percepatan pekerjaan, berbagai alat berat dikerahkan, seperti dump truck, wheel loader, serta excavator tipe PC 75 dan PC 200. Selain itu, peralatan manual juga digunakan untuk membersihkan area sekolah yang tidak dapat dijangkau alat berat.
Seiring dibukanya kembali sekolah, proses belajar mengajar mulai berjalan meski belum sepenuhnya normal. Wakil Kepala SMP Negeri 2 Karang Baru, Amira, menyampaikan bahwa kegiatan pembelajaran telah dimulai, namun belum semua siswa dapat mengikuti kegiatan sekolah secara penuh.
“Sebagian siswa masih mengalami dampak fisik dan psikologis. Ada yang rumahnya rusak berat atau hanyut, dan ada pula yang kehilangan perlengkapan sekolah,” ujar Amira.
Pantauan di lapangan menunjukkan kondisi belajar yang masih terbatas. Sebagian siswa hadir mengenakan seragam sekolah, sementara lainnya masih menggunakan pakaian biasa. Hal tersebut mencerminkan kondisi keluarga yang masih berupaya memenuhi kebutuhan dasar setelah bencana.
Secara umum, kegiatan belajar mengajar di Provinsi Aceh mulai kembali berjalan secara bertahap pascabanjir dan longsor yang terjadi pada Desember 2025. SMP Negeri 2 Karang Baru, misalnya, telah melaksanakan hari pertama masuk sekolah semester genap Tahun Ajaran 2025/2026 pada Rabu (14/1/2026).
Meski demikian, pemulihan fasilitas pendidikan masih terus berlangsung. Sejumlah ruang kelas belum sepenuhnya bersih, perabot sekolah mengalami kerusakan, dan pembelajaran sementara dilakukan dengan sarana seadanya. Selain itu, sebagian siswa masih belum dapat kembali ke sekolah karena masih mengungsi di luar daerah.
Pada hari pertama masuk sekolah, pembelajaran diawali dengan sesi berbagi cerita antara siswa dan guru. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemulihan psikososial, agar anak-anak dapat mengekspresikan pengalaman mereka selama bencana.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), tercatat 2.756 satuan pendidikan terdampak banjir dan longsor di Aceh. Dari jumlah tersebut, 2.226 sekolah telah kembali beroperasi meskipun sebagian masih dalam tahap pemulihan.
Pemerintah pusat dan daerah terus mempercepat pemulihan sektor pendidikan melalui pembersihan material bencana, perbaikan sarana dan prasarana, serta pemenuhan kebutuhan pendukung pembelajaran.
Dukungan yang telah disalurkan meliputi 15.500 paket school kit, 78 unit tenda darurat untuk ruang kelas, 100 unit ruang kelas darurat, dana operasional pendidikan darurat sebesar Rp11,3 miliar, dukungan psikososial Rp300 juta, serta distribusi 90.000 buku pelajaran.
Selain itu, Kemendikdasmen juga menyalurkan tunjangan khusus bagi guru dan tenaga kependidikan terdampak. Tunjangan tersebut mencakup pendidikan anak usia dini sebesar Rp758 juta untuk 379 penerima, pendidikan dasar sebesar Rp8,2 miliar untuk 4.098 penerima, serta pendidikan menengah sebesar Rp6,7 miliar untuk 3.381 penerima.
Dalam aspek pembelajaran, pemerintah menerapkan pendekatan kurikulum berbasis kebencanaan secara bertahap. Pada fase tanggap darurat 0–3 bulan, pembelajaran difokuskan pada literasi dan numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan, dukungan psikososial, serta edukasi mitigasi bencana.
Memasuki fase pemulihan dini 3–12 bulan, kurikulum akan disesuaikan menjadi kurikulum adaptif berbasis krisis. Sementara pada fase pemulihan lanjutan 1–3 tahun, pendidikan kebencanaan akan diintegrasikan secara berkelanjutan guna memperkuat ketahanan dan kualitas pembelajaran.
Pemerintah bersama BNPB dan kementerian/lembaga terkait menegaskan komitmennya untuk memastikan pemulihan sektor pendidikan di Aceh berjalan optimal, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung secara aman, berkelanjutan, dan berkualitas bagi seluruh peserta didik.