BANDA ACEH — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh terus mengakselerasi perluasan akses literasi dan inklusi keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat di provinsi ujung barat Indonesia tersebut. Kepala OJK Provinsi Aceh Daddi Peryoga menegaskan bahwa percepatan ini bertujuan agar masyarakat memahami produk-produk keuangan, khususnya di sektor perbankan.
"OJK terus mengakselerasi atau mempercepat peluasan akses literasi dan inklusi keuangan kepada semua kalangan masyarakat, sehingga masyarakat memahami semua produk keuangan," kata Daddi di Banda Aceh, Kamis.
Dalam pelaksanaannya, OJK Provinsi Aceh memfokuskan edukasi pada enam segmen prioritas. Kelompok yang menjadi sasaran utama meliputi perempuan, pelajar, mahasiswa, penyandang disabilitas, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Total peserta yang telah mengikuti rangkaian edukasi literasi dan inklusi keuangan mencapai 2.528 orang. Mereka berasal dari sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh. Daddi berharap para peserta ini dapat menjadi agen perubahan di komunitasnya masing-masing.
"Kami berharap mereka bisa menjadi agen literasi dan inklusi keuangan di Provinsi Aceh," ujar Daddi.
Percepatan literasi dan inklusi keuangan ini melibatkan dukungan berbagai pihak. Pemerintah daerah berperan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), yang di dalamnya terdiri dari pelaku jasa keuangan, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.
Optimalisasi program TPAKD menjadi kunci utama. Beberapa program yang dijalankan antara lain satu rekening satu pelajar, pembiayaan ultramikro, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan program saham muda.
Literasi keuangan didefinisikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan masyarakat dalam mengelola keuangan. Sementara itu, inklusi keuangan merujuk pada ketersediaan akses terhadap berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan.
Dengan menggabungkan kedua aspek ini, OJK Provinsi Aceh menargetkan masyarakat tidak hanya paham produk keuangan, tetapi juga mampu mengakses dan memanfaatkannya secara optimal. Langkah ini dinilai krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.