BANDA ACEH — DPRK Banda Aceh memulai pembahasan laporan pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) tahun anggaran 2025 dengan fokus pada efektivitas program. Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, menyatakan pihaknya akan menguji apakah setiap belanja daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat atau sekadar menghabiskan anggaran.
"Kami akan menilai efektivitas program yang telah dijalankan, sejauh mana realisasi anggaran tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat, serta mengevaluasi setiap tantangan dalam proses pelaksanaan," kata Irwansyah dalam rapat paripurna di Banda Aceh, Senin.
Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal, melaporkan realisasi belanja daerah hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp1,4 triliun lebih atau 94,98 persen dari target Rp1,5 triliun. Meski serapan tergolong tinggi, DPRK menilai persentase tersebut belum menjadi tolok ukur keberhasilan.
"Anggaran mungkin bisa terserap baik, tetapi persoalan masyarakat belum tentu terselesaikan," tegas Irwansyah. Ia mencontohkan kegiatan berulang dari tahun ke tahun yang tidak kunjung menyelesaikan masalah mendasar warga.
Irwansyah mendorong agar pembahasan LPJ tidak berhenti pada pemeriksaan kolom dan neraca keuangan semata. Menurutnya, ukuran keberhasilan anggaran harus dilihat dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat Banda Aceh.
"Kita tidak boleh membiarkan APBK berubah menjadi sekadar daftar panjang kegiatan. Tetapi harus menjadi instrumen perubahan, yang benar-benar menghadirkan manfaat bagi masyarakat di Banda Aceh," ujarnya.
DPRK juga akan meninjau program-program yang tidak bermanfaat dan merekomendasikan penghentiannya. Sebaliknya, program yang dinilai baik akan dilanjutkan dan diperkuat pada perencanaan anggaran tahun berikutnya.
Wali Kota Illiza mengakui belum seluruh program 2025 memenuhi harapan semua pihak. Ia menyebut kapasitas fiskal Kota Banda Aceh masih terbatas dibandingkan tantangan pembangunan yang ada.
"Pengelolaan belanja daerah harus dilakukan secara selektif, terukur dan berbasis skala prioritas, sehingga keterbatasan anggaran tidak mengurangi komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," kata Illiza.
Ia mengajak legislatif bersama-sama menjadikan APBK sebagai alat utama menjawab kebutuhan pembangunan dan menghadirkan kesejahteraan bagi warga Banda Aceh. "Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya dari yang kita bangun hari ini, tetapi harus menjadi warisan yang ditinggalkan bagi generasi mendatang," pungkasnya.