LHOKSEUMAWE — Persetujuan Plan of Development (POD) I Lapangan Tangkulo di Blok Andaman membuka babak baru transformasi ekonomi Aceh. Proyek gas lepas pantai ini bukan sekadar sumber produksi energi, melainkan fondasi membangun ekosistem industri hilir di kawasan barat Indonesia.
Founder Dewan Energi Mahasiswa (DEM) Aceh sekaligus praktisi minyak dan gas, Didi Supriadi, menegaskan pengembangan Lapangan Tangkulo harus diarahkan untuk kepentingan jangka panjang daerah. “Aceh tidak sedang menjual gas. Aceh sedang membangun masa depan industrinya,” kata Didi dalam analisisnya yang dikutip dari Ruang Energi.
Berdasarkan data Didi, Lapangan Tangkulo memiliki initial gas in place sekitar 2.008 miliar standar kaki kubik (BSCF). Cadangan ekonomisnya diperkirakan mencapai 1.129 BSCF, dengan volume penjualan gas sekitar 1.084 BSCF.
Produksi rata-rata lapangan ini diproyeksikan mencapai 312 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD), dengan umur keekonomian hingga 2043. Potensi sebesar itu, menurut Didi, dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menjadi penggerak baru perekonomian Aceh. Namun, ia mengingatkan agar perdebatan teknis seperti penggunaan Floating Production Storage and Offloading (FPSO) tidak mengaburkan tujuan utama proyek ini.
Didi menekankan bahwa gas Blok Andaman tidak boleh hanya dikirim keluar Aceh sebagai komoditas mentah. Sebagian produksi harus dialokasikan untuk kebutuhan industri dalam negeri, seperti pengembangan pabrik metanol, amonia, petrokimia, LPG, dan pembangkit listrik. “Kehadiran industri tersebut diperkirakan tidak hanya mendatangkan investasi, tetapi juga membuka lapangan kerja dan memperkuat rantai pasok lokal,” ujarnya.
Penggunaan FPSO, kata Didi, merupakan pilihan teknis yang lazim untuk lapangan gas laut dalam. Setelah diproses, gas akan dialirkan melalui pipa bawah laut menuju Onshore Receiving Facility di kawasan Arun, Lhokseumawe. Kawasan Ekonomi Khusus Arun dinilai sudah memiliki infrastruktur dasar seperti terminal LNG, pelabuhan, kawasan industri, dan jaringan utilitas yang siap mendukung hilirisasi.
Agar proyek ini benar-benar memberikan manfaat bagi Aceh, Didi menawarkan lima langkah strategis. Pertama, alokasi gas untuk industri domestik. Kedua, penerapan harga gas kompetitif agar investor tertarik membangun pabrik di Aceh. Ketiga, penyusunan rencana induk integrasi Blok Andaman dengan KEK Arun. Keempat, penguatan sinergi antarlembaga. Kelima, penyiapan tenaga kerja lokal melalui pendidikan vokasi dan sertifikasi.
Menurut Didi, harga gas kompetitif bukan berarti mengurangi nilai gas, melainkan menjadi investasi jangka panjang untuk menghasilkan nilai tambah melalui manufaktur dan ekspor. Ia juga mengingatkan agar proses menuju Final Investment Decision (FID) tidak terhambat oleh birokrasi atau polemik berkepanjangan. “Penyempurnaan pelaksanaan POD I, apabila diperlukan, harus ditempuh melalui dialog konstruktif tanpa mengganggu jadwal proyek,” katanya.
Keberhasilan Blok Andaman, lanjut Didi, tidak cukup hanya diukur dari besarnya produksi gas dan penerimaan negara. Indikator utama adalah jumlah investasi yang masuk, lapangan kerja yang tercipta, tumbuhnya industri baru, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat Aceh. “Persetujuan POD I Lapangan Tangkulo bukan garis akhir. Ini adalah titik awal untuk menjadikan Aceh sebagai pusat industri berbasis gas dan motor pertumbuhan ekonomi baru di kawasan barat Indonesia,” pungkasnya.