BANDA ACEH — Pemerintah Aceh menilai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun jaringan kereta api dari Lampung hingga Aceh sebagai momentum strategis yang harus segera diterjemahkan ke dalam kebijakan teknis. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, S.T., M.T., menegaskan bahwa provinsi paling barat Indonesia ini tidak boleh sekadar menjadi titik akhir lintasan, melainkan simpul utama pergerakan logistik dan manusia di Sumatra.
“Pemerintah Aceh tentu menyambut baik dan mendukung visi Presiden untuk menghubungkan Lampung hingga Aceh melalui jaringan kereta api. Ini merupakan gagasan besar yang dapat memperkuat konektivitas antarwilayah, menekan biaya logistik, serta meningkatkan mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi,” kata Teuku Faisal kepada Dialeksis.com, Minggu (2/8/2026).
Menurut Teuku Faisal, ada dua pekerjaan rumah yang bisa berjalan paralel di Aceh. Pertama, pemulihan total jalur kereta api Lhokseumawe–Bireuen yang sempat terhenti akibat bencana. Kedua, mendesaknya penyelesaian Detail Engineering Design (DED) untuk jalur strategis Banda Aceh–Besitang sepanjang sekitar 478 kilometer.
“Jalur yang sudah tersedia perlu segera dipulihkan dan dioptimalkan agar manfaatnya kembali dirasakan masyarakat. Pada saat bersamaan, perencanaan jalur Banda Aceh–Besitang harus terus didorong karena ruas itu menjadi kunci untuk menghubungkan Aceh dengan jaringan Trans Sumatera Railway,” ujarnya.
Data dari Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan mencatat sedikitnya 65 titik infrastruktur perkeretaapian di lintasan Lhokseumawe–Bireuen rusak akibat bencana hidrometeorologi. Kerusakan ini membuat pelayanan kereta api perintis di Aceh sempat berhenti total.
Teuku Faisal mengingatkan bahwa pemulihan aset ini menjadi prasyarat penting sebelum pembangunan jalur baru dimulai. Ia menilai, tanpa memastikan kesiapan lahan dan ketahanan infrastruktur terhadap bencana, investasi besar berisiko sia-sia.
Secara keseluruhan, proyek jaringan kereta api terintegrasi dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung diperkirakan membutuhkan investasi antara US$20 miliar hingga US$25 miliar. Pemerintah pusat telah membentuk tim khusus untuk mengkaji aspek teknis, kebutuhan pembiayaan, serta tahapan pembangunan jaringan sepanjang sekitar 1.700 kilometer tersebut.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi sebelumnya menyatakan pembangunan Trans Sumatera Railway tidak hanya mengandalkan APBN. Pemerintah membuka peluang penggunaan skema pembiayaan lain, meski detail skema tersebut belum diumumkan secara resmi.
Teuku Faisal menegaskan bahwa posisi geografis Aceh sebagai pintu gerbang paling utara Sumatra harus diperkuat dengan integrasi antarmoda. Jalur kereta api nantinya perlu dihubungkan dengan pelabuhan, kawasan industri, sentra produksi, hingga pusat pariwisata.
“Aceh jangan hanya diposisikan sebagai titik akhir jalur kereta api. Aceh harus menjadi simpul penting bagi pergerakan orang dan barang, termasuk mendukung kawasan industri, pelabuhan, pertanian, perkebunan, perdagangan, serta pengembangan pariwisata,” tegasnya.
Pemerintah Aceh, lanjutnya, siap berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia, Balai Teknik Perkeretaapian, serta pemerintah kabupaten dan kota untuk menyelaraskan rencana pembangunan dengan tata ruang daerah. “Harapan kita, arahan Presiden ini dapat segera ditindaklanjuti melalui kebijakan, tahapan pembangunan, dan skema pembiayaan yang jelas sehingga tidak berhenti sebagai gagasan,” pungkasnya.