ACEH — Jakarta — Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, resmi dinobatkan sebagai penerima detiktimur Awards 2026 untuk kategori Legislator Aspiratif Bidang Keadilan Sosial-Agraria. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas kerja-kerja politiknya yang konsisten membela kepentingan masyarakat kecil, khususnya petani dan kelompok rentan yang kerap terpinggirkan dalam kebijakan pertanahan nasional.
Penghargaan tersebut bukan sekadar seremoni tahunan. Ia diberikan setelah melalui serangkaian penilaian terhadap rekam jejak dan kinerja anggota dewan selama periode 2024–2025. Fokus utama penilaian adalah keberpihakan nyata pada isu keadilan sosial serta kontribusi konkret dalam penyelesaian konflik agraria.
Sebagai Wakil Ketua Komisi II, Bahtra memiliki portofolio yang mencakup pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, serta reforma birokrasi. Namun, isu agraria menjadi perhatian khusus yang terus ia dorong dalam berbagai forum resmi dewan.
Beberapa langkah yang ia ambil selama menjabat antara lain:
Langkah-langkah ini dinilai memberikan dampak langsung terhadap perbaikan tata kelola pertanahan di Indonesia, meskipun tantangan di lapangan masih sangat besar.
Ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. Data di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar lahan produktif masih dikuasai oleh segelintir korporasi besar, sementara jutaan petani hanya menggarap lahan sempit tanpa kepastian hukum.
Di sinilah peran legislator seperti Bahtra Banong dinilai krusial. Ia tidak hanya berbicara di ruang rapat, tetapi juga turun langsung ke daerah-daerah untuk mendengarkan keluhan warga yang lahannya terancam sengketa. Pendekatan ini yang kemudian menjadi pertimbangan utama dewan juri dalam memberikan penghargaan.
Atas penghargaan yang diterimanya, Bahtra menyampaikan bahwa ini bukan akhir dari perjuangan, melainkan justru menjadi pelecut untuk bekerja lebih keras lagi. Ia menegaskan bahwa keadilan sosial tidak akan tercapai tanpa kepastian kepemilikan lahan bagi rakyat kecil.
Ke depan, ia berkomitmen untuk terus mengawal pembahasan RUU Pertanahan yang saat ini masuk dalam program legislasi nasional prioritas. Ia juga berjanji akan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan reforma agraria di tingkat tapak, memastikan bahwa program pemerintah benar-benar menyentuh kelompok yang paling membutuhkan.
Penghargaan ini sekaligus menjadi catatan penting bagi publik bahwa kerja-kerja legislasi yang serius dan berpihak pada rakyat kecil tetap mendapatkan tempat dan apresiasi.