BANDA ACEH — Roda ekonomi masyarakat pesisir Aceh mulai digerakkan kembali setelah pemerintah menyalurkan paket bantuan perikanan untuk memulihkan tambak dan aktivitas melaut yang lumpuh akibat bencana. Langkah ini difokuskan pada pemulihan sarana produksi di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe, dua wilayah yang menjadi prioritas penanganan awal.
Direktur Prasarana dan Sarana Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP, Enggar Sadtopo, menyatakan bantuan ini dirancang untuk menghidupkan kembali aktivitas produksi masyarakat pesisir yang kehilangan mata pencaharian.
Untuk sektor budi daya, pemerintah menyerahkan benih dan paket pakan udang yang ditargetkan untuk memulihkan tambak seluas 1.450 hektare di Aceh Utara dan 271 hektare di Lhokseumawe. Selain itu, sebanyak 20 paket peralatan pengolahan ikan dan 57 unit kotak pendingin (cool box) juga dibagikan kepada pelaku usaha pengolahan hasil perikanan.
Nelayan yang kapalnya rusak tidak luput dari perhatian. Sebanyak 20 unit mesin kapal berkapasitas 30 PK serta 155 unit alat penangkapan ikan diserahkan kepada nelayan terdampak di Aceh Utara. Sementara itu, petambak garam menerima 171 unit dapur perebusan garam agar kegiatan produksinya bisa segera dimulai kembali.
Pemerintah juga menyiagakan delapan unit ekskavator untuk mempercepat rehabilitasi infrastruktur tambak yang rusak. Alat berat ini akan didistribusikan ke delapan kabupaten/kota, yaitu Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Utara, Aceh Selatan, Aceh Barat, Pidie Jaya, Aceh Timur, dan Bireuen.
“Kami harap bantuan ini bisa memulihkan ekonomi dari pembudi daya yang terdampak. Ini juga ada ekskavator, alat yang bisa mempercepat rehabilitasi di saluran tambak terdampak di Aceh Utara,” kata Enggar dalam keterangan tertulis, Jumat (7/8/2026).
Penggunaan alat berat ini dinilai krusial. Kerusakan saluran air dan sedimentasi menjadi hambatan utama petambak untuk mengolah lahannya kembali. Dengan normalisasi, diharapkan siklus produksi bisa berjalan lebih cepat.
Bantuan ini merupakan bagian dari target besar pemerintah memulihkan sekitar 15.000 hektare tambak terdampak bencana di seluruh Aceh. Pemulihan sarana produksi menjadi prioritas karena kerusakan tambak dan peralatan usaha berpengaruh langsung terhadap kemampuan masyarakat memperoleh pendapatan.
Anggota Komisi IV DPR RI TA Khalid mengingatkan agar seluruh sarana yang telah diserahkan, terutama ekskavator, dimanfaatkan secara maksimal. “Terutama harapan kami ekskavator yang kami berikan ini dapat semaksimal mungkin dimanfaatkan, khususnya membersihkan tambak yang terdampak bencana di sektor perikanan,” ucapnya.
Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, menekankan pentingnya sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, pemerintah daerah harus memiliki rasa memiliki terhadap aset yang diserahkan agar proses pemulihan tidak berjalan sendiri-sendiri dan kebutuhan masyarakat dapat dipetakan dengan baik. “Pemda itu harus memiliki rasa memiliki karena pemda itu yang menerima manfaat dan tanggung jawab ketika serah terima pemanfaatan maupun aset,” pungkas Imran.