BANDA ACEH — Kapusvet Bacadnas Kemhan RI Brigjen TNI Asep Tardiana Wachgi, S.H., M.H., memimpin langsung rapat tersebut pada Kamis (15/10/2026). Forum ini menjadi ajang penguatan koordinasi lintas sektoral untuk mendukung penyelesaian permasalahan sekaligus pemenuhan hak Veteran Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
Rapat diikuti unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, organisasi veteran, dan instansi terkait. Fokus pembahasan mencakup pendataan, kelengkapan dokumen, verifikasi administrasi, serta mekanisme pembinaan administrasi dan pendaftaran calon veteran.
Unsur yang hadir meliputi Kodam Iskandar Muda, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, Polda Aceh, serta jajaran kewilayahan TNI-Polri. Pemerintah Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, dan Kabupaten Aceh Besar turut duduk dalam forum yang sama.
Hadir pula perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, dan Dinas Perhubungan. Dari sisi lembaga penyalur hak, hadir PT Taspen (Persero) Cabang Banda Aceh dan BPJS.
Organisasi veteran juga mengirim perwakilan, yakni Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) tingkat pusat, daerah, dan cabang, serta Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia (PIVERI) Provinsi Aceh.
Agenda rapat mencakup pemaparan dari PT Taspen (Persero) Cabang Banda Aceh. Materi serupa disampaikan Kepala Bidang Administrasi Veteran (Kabid Minvet) mengenai prosedur yang berlaku.
Setelah pemaparan, forum melanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Peserta rapat memetakan kendala yang muncul di lapangan sekaligus merumuskan langkah tindak lanjut sesuai tugas dan kewenangan masing-masing instansi.
Verifikasi administrasi menjadi salah satu titik yang dibahas mendalam. Kelengkapan dokumen dinilai menentukan seberapa cepat hak veteran bisa diproses dan disalurkan.
Melalui rapat ini, koordinasi dan sinergi antarlembaga diharapkan semakin kuat. Tujuannya meningkatkan akurasi data, menyelaraskan prosedur, meminimalkan hambatan administrasi, serta mewujudkan pelayanan keveteranan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk memastikan hak-hak veteran mendapatkan perhatian dan penanganan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat menyasar Tahun Anggaran 2026 sebagai periode kerja yang tengah berjalan.
Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen Pusat Veteran Badan Cadangan Nasional Kemhan RI bersama seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan keveteranan. Negara menempatkan penghormatan atas jasa, pengabdian, dan pengorbanan para veteran sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.