BANDA ACEH — Permintaan itu disampaikan Haji Uma menyusul pengungkapan kasus oleh Polda Aceh bersama jajaran Polres yang turut menyita 18 kendaraan dan 32 ton BBM ilegal. Menurutnya, keluhan soal kelangkaan BBM sebelumnya juga telah ia sampaikan kepada Pertamina.
“Kami memberikan apresiasi kepada Polda Aceh dalam menegakkan hukum terhadap akurasi sasaran penerima subsidi. Keluhan ini sebelumnya juga kami sampaikan kepada Pertamina, misalnya soal kelangkaan BBM,” kata Haji Uma, Kamis (29/10/2026).
Haji Uma mengungkapkan, antrean kendaraan roda dua dan roda empat masih sering ditemukan di sejumlah SPBU di Aceh. Padahal, berdasarkan konfirmasi yang dilakukannya kepada Pertamina, tidak ada pengurangan kuota BBM untuk SPBU.
“Normal, tetapi lonjakan titik antrean sangat masif. Ini berarti ada yang tidak sinkron,” ujarnya.
Menurutnya, panjangnya antrean dipengaruhi kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan BBM yang sewaktu-waktu dapat habis. Situasi tersebut juga berpengaruh terhadap distribusi solar.
Haji Uma mengingatkan, kendala pasokan BBM bagi kendaraan angkutan dapat memicu kenaikan biaya transportasi, termasuk berdampak pada harga semen. Jika persoalan ini berlanjut, stabilitas harga barang di Aceh dikhawatirkan ikut terganggu.
“Saya khawatir ini menjadi inflasi lokal. Mahalnya ongkos angkut berimbas pada mahalnya harga barang di masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan bahwa BBM bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok kurang mampu. Praktik penimbunan dinilai telah mengambil hak warga yang seharusnya menerima subsidi.
“Kalau untuk perusahaan, itu jelas salah. Perusahaan proyek besar sudah punya jatah minyak industri sendiri,” tegasnya.
Selain penimbunan, Haji Uma menyoroti praktik penjualan BBM menggunakan botol di pinggir jalan yang masih dijumpai di sejumlah kampung. Kegiatan itu memiliki ketentuan tersendiri sehingga tidak dapat dilakukan oleh sembarang pihak.
“Ini mengambil hak dan tugas Pertamina. Ada aktor-aktor pemburu rente yang bermain untuk kepentingan pihak elite. Kami sangat tidak menoleransi itu,” ucapnya.
Ia berharap kepolisian tidak berhenti pada pengungkapan kasus yang telah dilakukan. Haji Uma mengaku masih menerima sejumlah laporan mengenai dugaan rekayasa tangki kendaraan untuk menampung BBM dalam jumlah lebih besar.
“Ada mobil yang sengaja dilas dengan tangki tambahan sehingga daya tampungnya sangat besar. Harapan kami, penindakan ini konsisten dilakukan,” kata Haji Uma.
Rizal (43), sopir mobil sewa rute Banda Aceh–Sigli, menyambut baik berkurangnya antrean di SPBU. Sebelumnya, aktivitas mengantar dan menjemput penumpang sempat terganggu karena harus menghabiskan waktu untuk mengantre BBM.
“Alhamdulillah sudah berkurang antreannya, jadi tidak mengganggu antar jemput sewa,” ujarnya.
Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto menyebutkan, penindakan terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi merupakan tindak lanjut arahan Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan. Joko mengimbau masyarakat melaporkan indikasi penimbunan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi melalui layanan 110 maupun kantor Polres dan Polsek terdekat.
“Penegakan hukum akan terus dilakukan terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar ketentuan penggunaan BBM subsidi,” kata Joko.