BANDA ACEH — Percepatan penanganan lahan pertanian terdampak bencana di Aceh terus digenjot. Plt Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh, Azanuddin Kurnia, memastikan pekerjaan di lapangan berjalan sesuai target meski tengah dihadapkan pada musim kemarau.
“Kita terus memacu pekerjaan di lapangan. Alhamdulillah, hingga 25 Agustus, serapan anggaran sudah mencapai 52,9 persen. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan pemulihan sawah terus berjalan dan kita sudah berada di tengah perjalanan untuk menyelesaikan target tahun ini,” kata Azanuddin di Banda Aceh, Jumat (28/8/2026).
Realisasi Fisik Tersebar di 16 Kabupaten/Kota
Program pemulihan sawah ini dikerjakan dalam dua tahap. Tahap pertama mencakup optimalisasi 23.818 hektare sawah rusak ringan dan rehabilitasi 4.393 hektare sawah rusak sedang. Adapun tahap kedua meliputi 3.253 hektare sawah rusak ringan dan 9.388 hektare sawah rusak sedang.
Untuk tahap kedua, pelaksanaannya masih dalam proses penyusunan Dokumen Rancangan Teknis (DRT). Jika digabungkan, konstruksi tahap pertama dan kedua telah mencapai sekitar 63 persen serapan anggaran, dengan progres fisik penanganan lahan sekitar 10.333 hektare yang tersebar di 16 kabupaten/kota.
Pemerintah menargetkan semakin banyak lahan terdampak yang dapat kembali ditanami pada musim tanam Oktober mendatang. “Insya Allah, pada musim tanam Oktober nanti akan semakin banyak sawah yang bisa ditanami. Sebagian lahan yang telah ditanami sebelumnya juga kita harapkan sudah mulai memasuki masa panen,” ujarnya.
Infrastruktur Pendukung: Jaringan Irigasi Tersier Paling Cepat
Selain pemulihan lahan, Pemprov Aceh juga mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung pertanian. Progres irigasi perpompaan telah mencapai 68 persen, irigasi perpipaan 88 persen, bangunan konservasi 55 persen, jaringan irigasi tersier 96 persen, dan jalan usaha tani 54 persen.
Azanuddin meminta dinas pertanian kabupaten/kota mempercepat pekerjaan sekaligus memperkuat pendampingan kepada kelompok tani. Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah, kelompok tani dan pelaksana di lapangan diperlukan agar berbagai kendala dapat segera ditangani.
Krisis Air Jadi Kendala Utama di Lapangan
Percepatan pemulihan masih menghadapi persoalan ketersediaan air. Kondisi cuaca panas dan musim kemarau menyebabkan sejumlah kawasan persawahan kekurangan air. Situasi tersebut diperparah dengan kerusakan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier akibat bencana.
“Kendala terbesar kita saat ini adalah persoalan air. Kondisi panas dan kemarau menyebabkan banyak sawah kekurangan air. Di sisi lain, sejumlah jaringan irigasi juga mengalami kerusakan sehingga air yang tersedia belum tentu dapat masuk ke lahan pertanian,” ujar Azanuddin. Untuk mengatasinya, penyediaan air melalui irigasi perpompaan dan perpipaan telah dilakukan di sejumlah wilayah.
16.283 Hektare Sawah Rusak Berat Diidentifikasi Ulang
Di sisi lain, Pemerintah Aceh melakukan identifikasi ulang terhadap sekitar 16.283 hektare sawah yang sebelumnya tercatat mengalami kerusakan berat. Pendataan tersebut dilakukan karena tingkat kerusakan sebagian lahan berpotensi berubah setelah penanganan dilakukan.
“Kita sudah dua kali menyurati dinas kabupaten/kota untuk melakukan identifikasi kembali. Ada kemungkinan sebagian lahan yang sebelumnya rusak berat sekarang sudah turun status menjadi rusak sedang, bahkan sebagian kecil sudah direhabilitasi,” katanya.
Azanuddin menyebut ada empat strategi yang ditawarkan untuk mempercepat penanganan lahan rusak berat. Strategi tersebut mencakup pemanfaatan material lumpur yang menimbun sawah untuk berbagai kebutuhan proyek, pemanfaatan sementara lahan terdampak untuk tanaman seperti bawang merah, cabai, jagung, ubi kayu dan sayuran, pengkajian material endapan sebagai bahan baku bata ringan maupun bata merah, serta rehabilitasi menyeluruh untuk mengembalikan fungsi sawah seperti sebelum bencana.
Azanuddin mengusulkan agar kajian cepat terhadap sawah rusak berat dapat diselesaikan hingga akhir 2026. Tahapan selanjutnya meliputi penyusunan Survey, Investigation and Design (SID), inventarisasi dan pemetaan batas lahan, serta pekerjaan fisik yang dapat dilanjutkan pada 2027.
