ACEH — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyiapkan penyesuaian aturan tender proyek energi terbarukan agar proses pengadaan tidak berlarut-larut. Kebijakan ini menyasar perusahaan yang dinilai kompetitif dari sisi teknologi dan keekonomian, demi mengejar target pembangkit listrik tenaga surya 100 GW.
Kementerian ESDM tengah merancang aturan baru yang memangkas tahapan tender proyek energi terbarukan. Bahlil menyatakan pemerintah tidak ingin proses pengadaan berjalan terlalu lama hanya karena birokrasi yang berbelit, terutama bagi proyek yang sudah memenuhi aspek keekonomian dan kemampuan teknologi.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat realisasi proyek energi hijau, termasuk target pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 GW yang membutuhkan investasi besar dan waktu eksekusi cepat. Bahlil menyinggung soal ini dalam acara Electricity Connect 2026 di ICE BSD, Tangerang.
Mengapa Tender Dipercepat
Bahlil menilai proses tender yang panjang sering kali menghambat proyek yang sebenarnya sudah layak jalan. Pemerintah ingin perusahaan dengan teknologi mumpuni dan hitungan ekonomi sehat bisa langsung ditunjuk, tanpa harus melewati tahapan yang dinilai tidak perlu.
"Saya lagi melakukan penyesuaian aturan bagi perusahaan-perusahaan yang memang kompetitif dan mempunyai kemampuan teknologi yang baik. Kita pertimbangkan untuk tendernya tidak perlu terlalu lama-lama," kata Bahlil.
Ia menegaskan pemangkasan birokrasi ini bukan berarti mengabaikan prinsip transparansi. Proyek yang dinilai ekonomis dan punya kemampuan teknologi yang dibutuhkan akan diprioritaskan agar bisa segera dieksekusi.
"Kita pangkas birokrasinya. Kalau memang ekonomis, kita tunjuk dia saja. Nggak usah terlalu lama-lama, terlalu mutar-mutar, terlalu banyak," ujarnya.
Siapa yang Diuntungkan
Aturan anyar ini membuka peluang bagi pengembang energi terbarukan swasta, termasuk perusahaan yang sudah memiliki rekam jejak teknologi dan pendanaan kuat, untuk mendapatkan kontrak lebih cepat. Bagi investor, kepastian waktu tender menjadi faktor krusial karena menentukan jadwal pengembalian modal.
Di sisi lain, percepatan tender berpotensi memperpendek jarak antara komitmen investasi dan listrik yang benar-benar mengalir ke pelanggan. Proyek PLTS yang tertunda berarti target bauran energi terbarukan nasional juga ikut mundur.
Target PLTS 100 GW dan Konteks Kebijakan
Target PLTS 100 GW menjadi salah satu pilar utama transisi energi Indonesia. Pemerintah membutuhkan kapasitas surya dalam jumlah besar untuk menurunkan ketergantungan pada pembangkit fosil sekaligus memenuhi komitmen iklim.
Namun, skala target itu menuntut kecepatan pengadaan yang jauh berbeda dari pola lama. Selama ini, tender proyek energi terbarukan kerap memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun sebelum konstruksi dimulai.
Penyesuaian aturan yang disiapkan Kementerian ESDM menjadi sinyal bahwa pemerintah memilih jalur eksekusi cepat ketimbang prosedur berjenjang. Jika berjalan sesuai rencana, perusahaan dengan teknologi dan keekonomian terbaik bisa lebih dulu menggarap proyek, sementara yang tidak kompetitif akan tersisih dengan sendirinya.
Langkah Bahlil ini juga sejalan dengan kebutuhan investasi hijau yang mendesak. Tanpa percepatan birokrasi, target 100 GW hanya akan bertahan sebagai angka di atas kertas.
