ACEH — Indonesia menyiapkan jalur alternatif pengiriman bahan bakar minyak ke Papua Nugini melalui koridor Asike–Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan. Jalur ini disiapkan untuk mengantisipasi gangguan logistik ke kawasan tambang Ok Tedi Mining Limited yang selama ini bergantung pada Sungai Fly–Kiunga–Tabubil. Penurunan debit sungai akibat El Nino membuat rute lama berisiko macet, sehingga pasokan BBM ke salah satu tambang tembaga-emas terbesar di Pasifik itu terancam.
Paragraf pembuka: Badan Nasional Pengelola Perbatasan tengah mematangkan pembukaan Butmambin Border Post di sisi Papua Nugini, yang akan tersambung dengan Pos Lintas Batas Negara Yetetkun. Pembahasan berlangsung di Wisma PLBN Yetetkun dalam rangkaian survei dan verifikasi lapangan koridor Merauke–PLBN Sota–PLBN Yetetkun–Butmambin pada 20–26 September 2026. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Nurdin, memimpin langsung peninjauan kawasan tersebut.
Mengapa Jalur Sungai Fly Tidak Lagi Cukup
Selama bertahun-tahun, logistik menuju kawasan tambang Ok Tedi Mining Limited mengandalkan jalur air Sungai Fly–Kiunga–Tabubil di Papua Nugini. Rute itu menjadi urat nadi pengiriman barang, termasuk BBM, ke salah satu operasi tambang paling terpencil di dunia.
Fenomena El Nino mengubah hitungan. Debit sungai menurun dan berpotensi menghambat pengiriman barang dalam volume besar. Kondisi itu yang mendorong pemerintah membahas jalur alternatif lewat Asike–Yetetkun, memanfaatkan perbatasan darat di Papua Selatan.
Pertamina dan OTML Masuk Radar Kerja Sama
Salah satu peluang yang dikaji adalah kerja sama penyediaan BBM antara Ok Tedi Mining Limited dan Pertamina. Skema ini belum final. Nurdin menyebut masih ada sejumlah hal yang harus dihitung sebelum koridor itu bisa dipakai.
"Kerja sama ini perlu dikaji secara komprehensif, termasuk kebutuhan BBM, volume, transportasi, distribusi, dan rute yang memungkinkan. Karena itu, diperlukan tindak lanjut bersama lintas instansi," ujar Nurdin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 25 September.
Pembahasan lintas kementerian dan lembaga dinilai penting karena menyangkut kepabeanan, perizinan pengemudi, hingga pengawasan orang dan barang yang melintas. Kantor Staf Presiden dan Kementerian Luar Negeri turut dilibatkan dalam penyiapan mekanisme kerja sama Indonesia–Papua Nugini.
Bukan Sekadar Pipa BBM
Pemerintah juga membahas percepatan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan Merauke, Boven Digoel, dan Yetetkun. Rencana penyediaan angkutan umum dari Yetetkun menuju Tanah Merah hingga Merauke masuk dalam daftar pembahasan.
Bagi warga perbatasan, angkutan itu berarti mobilitas lebih mudah dan distribusi barang lebih murah. Dari sisi perizinan, pemerintah perlu menyiapkan mekanisme perlintasan yang mencakup paspor dan visa pengemudi, kepabeanan pengiriman BBM, serta pengamanan kawasan.
Nurdin menekankan agar pengembangan koridor tidak mengabaikan warga setempat. Sektor yang berpotensi dikembangkan meliputi perdagangan, perkebunan, koperasi, transportasi, dan usaha masyarakat.
"Yang tidak kalah penting adalah masyarakat lokal harus menjadi bagian utama dalam pengembangan ekonomi kawasan. Aktivitas di perbatasan harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk tumbuh dan meningkatkan kesejahteraannya," katanya.
Bupati Boven Digoel beserta jajaran pemerintah daerah memberi masukan soal pelayanan dasar, kondisi masyarakat, keamanan, dan konektivitas wilayah. Sebelumnya, Nurdin bersama tim survei BNPP dan perwakilan kepala kampung meninjau langsung Butmambin Border Post untuk melihat kondisi akses dan fasilitas perbatasan.
Penutup: Jika koridor Asike–Yetetkun terealisasi, Papua Selatan berpeluang menjadi pintu logistik baru bagi kawasan tambang di sisi timur Papua Nugini. Namun keputusan akhir masih menunggu kajian volume BBM, rute, dan kesiapan infrastruktur yang melibatkan sejumlah kementerian.
