ACEH — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunjuk Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton sebagai penanggung jawab utama lembaga kecerdasan buatan di pemerintahannya. Clayton akan memimpin gugus tugas baru Gedung Putih yang wajib melaporkan risiko dan peluang AI dalam 120 hari. Penunjukan ini menandai langkah kedua Trump menempatkan penasihat khusus untuk mengawasi kebijakan AI lintas instansi.
Jay Clayton, yang baru menjabat sebagai kepala intelijen pada Agustus lalu, menerima mandat tambahan sebagai pemimpin lembaga AI Gedung Putih. Kabar penunjukan itu pertama kali dilaporkan Wall Street Journal pada Sabtu (3/10) waktu Amerika Serikat, mengutip wawancara langsung dengan pria bernama asli Walter Joseph Clayton III tersebut.
Lembaga yang dipimpin Clayton bukan sekadar tim ad hoc. Gugus tugas ini akan meninjau risiko terkait AI sekaligus mengevaluasi mekanisme pelaporan pemerintah federal yang saat ini berlaku untuk menangani pelanggaran, peretasan, dan insiden teknologi lainnya.
Apa Tugas "Pasukan Super Intelijen"
Clayton menyebut kelompok kerjanya sebagai "Pasukan Super Intelijen" yang dibentuk atas permintaan langsung Presiden Trump. Tugas utamanya menjaga posisi Amerika Serikat sebagai pemimpin dalam pengembangan AI tingkat lanjut tanpa mengabaikan perlindungan terhadap warga negara.
"Presiden meminta agar dibentuk sebuah kelompok untuk memastikan AS tetap menjadi pemimpin dalam AI tingkat lanjut sembari melindungi kepentingan rakyat Amerika," kata Clayton kepada WSJ. "Risiko jika tidak menjadi yang pertama sangatlah besar."
Setelah masa kerja 120 hari berjalan, gugus tugas ini akan merekomendasikan langkah konkret untuk memperkuat kemampuan respons pemerintah federal. Rekomendasi itu disusun berdasarkan wewenang yang sudah dimiliki instansi-instansi yang terlibat.
Siapa Saja yang Duduk di Gugus Tugas
Wakil ketua gugus tugas ini adalah Emil Michael, Scott Kupor, dan Ketua Komisi Perdagangan Federal (FTC) Andrew Ferguson. Komposisi anggotanya mencakup Wakil Presiden JD Vance, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, Menteri Keuangan Scott Bessent, dan Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles.
Penasihat eksternal yang dilibatkan termasuk investor modal ventura David Sacks dan mantan Menteri Luar Negeri Condoleezza Rice. Sacks sendiri sebelumnya pernah memegang peran sebagai penanggung jawab utama AI pada awal masa jabatan kedua Trump.
Mengapa Keamanan AI Jadi Isu Panas
Reuters mencatat keamanan AI menjadi perhatian utama dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah peneliti memperingatkan bahwa pihak-pihak yang mengembangkan teknologi ini meyakini AI berpotensi membunuh manusia dalam kurun waktu satu dekade.
Anggota parlemen dari Partai Demokrat maupun Republik sudah bereaksi dengan kekhawatiran dan menyerukan tindakan lanjutan. Tekanan politik ini muncul di tengah pendekatan Trump yang cenderung longgar terhadap regulasi AI.
Trump beralasan pengawasan berlebihan dapat melemahkan daya saing Amerika Serikat terhadap China. Pada Selasa (29/9), ia menyatakan tidak ingin bekerja sama dengan Presiden China Xi Jinping dalam pengaturan teknologi AI.
Dampak ke Industri AI Global
Penunjukan Clayton menjadi sinyal bahwa Gedung Putih ingin mempercepat koordinasi lintas instansi tanpa harus memberlakukan regulasi ketat. Model gugus tugas ini memungkinkan pemerintah federal memetakan risiko secara internal sebelum mengambil keputusan kebijakan yang mengikat.
Bagi pelaku industri AI global, termasuk perusahaan teknologi yang beroperasi di Asia Tenggara dan Indonesia, arah kebijakan Washington tetap menjadi acuan tidak langsung. Standar keamanan dan mekanisme pelaporan insiden yang direkomendasikan gugus tugas ini berpotensi memengaruhi praktik tata kelola AI di pasar internasional.
Rekomendasi gugus tugas dijadwalkan rampung dalam 120 hari sejak pembentukan, dan hasilnya akan menentukan apakah pemerintahan Trump bergerak ke arah pengawasan lebih ketat atau tetap mempertahankan pendekatan kompetisi bebas.
