BIREUEN — Bupati Bireuen Ir. H. Mukhlis, S.T., menyampaikan apresiasi terhadap kehadiran Posko Wilayah Aceh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) yang dipimpin Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Dr. Safrizal ZA. Menurut Mukhlis, keberadaan posko tersebut penting untuk mempermudah koordinasi, konsultasi, dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, khususnya dalam penanganan pascabencana.
Pernyataan itu disampaikan Mukhlis di Bireuen, Minggu (4/10/2026). Ia menegaskan posisi kepala daerah yang merasakan langsung manfaat kehadiran satgas di lapangan.
"Sebagai kepala daerah di Bireuen, saya memberikan apresiasi terhadap kehadiran Satgas PRR. Kehadiran Posko Wilayah Aceh mempermudah koordinasi antara daerah dan pusat dalam konteks penanganan pascabencana," kata Mukhlis.
Dasar Hukum: Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026
Mukhlis menjelaskan, pembentukan Satgas PRR merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satgas PRR Pascabencana Alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Regulasi itu memberi mandat kepada satgas untuk melakukan koordinasi kebijakan, pengawasan dan penganggaran, serta mengambil langkah strategis mengatasi hambatan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Tiga provinsi disebut dalam keputusan presiden tersebut. Aceh masuk di dalamnya bersama Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Penilaian atas Kepemimpinan Safrizal di Posko Wilayah Aceh
Mukhlis menilai kepemimpinan Safrizal di Posko Wilayah Aceh berjalan baik. Pengalaman Safrizal sebagai birokrat senior dinilai membantu memahami berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah.
Ia menyebut Safrizal mampu mengedepankan komunikasi yang santun, tertib administrasi, sekaligus memberikan solusi ketika terdapat kendala dalam pelaksanaan program.
"Bila ada hal yang mandek, ia bekerja keras mencarikan jalan keluar," ujarnya.
Realisasi TKD Tambahan dan Bantuan Keuangan Jadi Sorotan
Mukhlis menyoroti rapat koordinasi yang digelar Posko Wilayah Aceh Satgas PRR di Aceh Tengah beberapa waktu lalu. Meski tidak dapat menghadiri langsung kegiatan tersebut, ia mengaku memperoleh laporan dari staf yang hadir.
Dalam pertemuan itu, Safrizal disebut tidak hanya memaparkan perkembangan realisasi Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dan bantuan keuangan (bankeu), tetapi juga menggali kendala yang dihadapi pemerintah daerah serta mendorong penyelesaian dan penetapan target realisasi.
"Sesuai laporan yang saya terima dari staf yang hadir, Pak Safrizal memimpin rapat dengan sangat ramah. Ia memaparkan data serapan TKD tambahan dan bankeu, kemudian menanyakan masalah yang dihadapi daerah, memberikan solusi, dan menyepakati target serapan," kata Mukhlis.
Pemkab Bireuen telah menyerahkan data penggunaan bantuan keuangan kepada Satgas PRR. Penyerahan itu menjadi bagian dari pemantauan perkembangan realisasi anggaran di daerah.
Bireuen Siap Jadi Tuan Rumah Rakor Satgas PRR Berikutnya
Pemerintah Kabupaten Bireuen menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah rapat koordinasi Satgas PRR berikutnya. Mukhlis berharap pelaksanaan rakor di Bireuen membuka ruang koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah, Posko Wilayah Aceh, serta kementerian dan lembaga terkait.
"Bireuen sudah menyampaikan kepada Pak Safrizal bahwa kami siap bila ditunjuk sebagai tuan rumah rakor Satgas PRR. Bireuen memiliki fasilitas yang lengkap untuk menggelar rapat-rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi," imbuhnya.
Proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dinilai Mukhlis sebagai pekerjaan besar yang membutuhkan koordinasi lintas pemerintah. Pemerintah daerah, menurutnya, membutuhkan pendampingan untuk menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk realisasi Tambahan TKD dan bantuan keuangan.
