BANDA ACEH — Kepolisian Daerah Aceh menempatkan pemutusan mata rantai logistik sebagai prioritas dalam menekan pertambangan tanpa izin. Pasokan solar menjadi sasaran utama karena mesin-mesin tambang ilegal bergantung pada bahan bakar tersebut untuk beroperasi.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh Kombes Pol Wahyudi menyampaikan hal itu dalam konferensi pers pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi di Banda Aceh, Selasa (17/11/2026). Menurut dia, penindakan terhadap aktivitas PETI sudah beberapa kali dilakukan, tetapi hasil analisis menunjukkan pemutusan rantai logistik memberi dampak lebih besar.
Mengapa Solar Jadi Titik Lemah Tambang Ilegal
Aktivitas PETI menggunakan mesin yang membutuhkan solar. Jika pasokan bahan bakar terputus, operasional tambang otomatis berhenti. Logika itu yang kini dipegang penyidik dalam menyusun strategi penindakan.
"Kalau kita putus mata rantai logistik di bawah, karena PETI itu mesin, mesin itu menggunakan solar. Kalau solarnya tidak ada, otomatis dia turun sendiri," ujar Wahyudi.
Ia menilai cara tersebut dapat memberi hasil optimal sekaligus meminimalkan gesekan dengan warga di lapangan. Penindakan langsung di lokasi tambang kerap memicu ketegangan, sementara pemblokiran pasokan dinilai lebih senyap namun berdampak langsung.
38 Kasus BBM Subsidi di Aceh, 61.388 Liter Disita
Strategi itu berjalan bersamaan dengan pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi. Polda Aceh bersama jajaran Polres dan Polresta menangani 38 kasus selama periode 19 Oktober hingga 15 November 2026.
Dari rangkaian pengungkapan itu, polisi menetapkan 45 orang sebagai tersangka. Penyidik juga menyita 30 unit kendaraan serta 61.388 liter BBM bersubsidi.
Modus pelaku beragam. Sebagian membeli berulang menggunakan barcode orang lain, sebagian memodifikasi tangki kendaraan, dan sebagian lain mencampur BBM subsidi dengan BBM industri untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi.
Ancaman Enam Tahun Penjara dan Denda Rp60 Miliar
Para tersangka dijerat Undang-Undang Migas. Ancaman hukumannya maksimal enam tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar.
Polda Aceh mengimbau masyarakat melaporkan praktik BBM ilegal melalui layanan 110. Laporan warga dinilai membantu penyidik memetakan titik distribusi yang selama ini memasok operasional tambang tanpa izin.
Bagi kepolisian, persoalan PETI bukan sekadar soal alat berat atau lokasi galian. Selama solar masih mengalir ke lokasi, mesin tambang bisa dinyalakan kapan saja. Memutus aliran itu menjadi pekerjaan yang jauh lebih panjang daripada sekadar merazia lokasi.