BIREUEN — Ketua Pusat Riset Hukum Islam dan Adat (PRHIA) yang juga Sekretaris Senat USK, Prof. Dr. Azhari Yahya, S.H., MCL, MA, menyebut naskah akademik sebagai fondasi mutlak bagi qanun yang lahir dari aspirasi warga. Karena itu, menurut dia, pemangku kepentingan di daerah harus ikut memetakan persoalan wakaf yang nyata di lapangan.
"Dalam tata cara penyusunan qanun, tidak ada qanun aspirasi yang bisa diselesaikan tanpa naskah akademik. Hari ini kita beramal lewat pemikiran dan karya, berbuat demi agama untuk membangun model baru pengelolaan wakaf di Aceh yang lebih produktif," ujar Prof. Dr. Azhari Yahya dalam sambutan pembukaan di hadapan peserta FGD.
Wakaf Tunai dan Produktif Dinilai Masih Kurang Tergarap
Azhari menilai masyarakat selama ini lebih akrab dengan wakaf aset tidak bergerak, misalnya tanah untuk masjid atau meunasah. Padahal wakaf tunai dan wakaf produktif punya potensi besar menopang kemandirian ekonomi umat.
Ia merujuk pengelolaan dana abadi di Norwegia dan wakaf Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Hasil kelolanya disebut mampu membiayai pendidikan dan menggerakkan ekonomi secara berkelanjutan.
"Kita ingin mengembangkan wakaf produktif dan wakaf tunai, di mana dana yang terkumpul dapat dikelola dan dimaksimalkan hasilnya tanpa mengurangi pokok wakafnya. Di samping itu, kita juga perlu melakukan digitalisasi serta penataan aset wakaf lama yang dulu diserahkan secara lisan agar memiliki kepastian hukum dan tidak memicu sengketa di kemudian hari," tambahnya.
Mengapa Aceh Perlu Aturan Pembagian Peran Wakaf?
Komisioner Baitul Mal Aceh Fahmi Nasir, yang membuka kegiatan, mengakui tradisi wakaf di Aceh sangat kuat secara historis. Namun aturan main di tingkat daerah belum tegas.
Ketiadaan pengaturan peran yang spesifik kerap membuat kewenangan Baitul Mal, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agama, dan perangkat gampong saling tumpang tindih.
"Melalui qanun ini, pemerintah dan para pemangku kepentingan berupaya menciptakan pedoman bersama yang mengikat agar seluruh aset wakaf terlindungi secara hukum, terhindar dari risiko hilangnya aset akibat kelalaian pengelola, serta mencegah sengketa lahan maupun klaim sepihak dari ahli waris di masa mendatang," ujar Fahmi Nasir.
Rumusan Hasil Diskusi: dari Dana Abadi hingga Sertifikasi Tanah Wakaf
Setelah sesi pembukaan, peserta menyampaikan masukan yang kemudian dirangkum sebagai bahan utama penyusunan naskah akademik dan raqan. Rumusan itu antara lain:
- kedudukan dan kewenangan Baitul Mal;
- perlindungan dan legalisasi aset wakaf;
- pengembangan wakaf produktif dan wakaf uang;
- pembentukan Dana Abadi Wakaf Aceh (DAWA);
- penguatan kapasitas dan profesionalisme nazhir;
- digitalisasi serta Satu Data Wakaf Aceh;
- pemisahan aset dan keuangan wakaf;
- penguatan koordinasi antarlembaga;
- pengaturan perubahan peruntukan dan penyelesaian sengketa wakaf;
- pelibatan ulama dan kearifan lokal Aceh;
- standardisasi pelaporan dan pengawasan wakaf;
- pengaturan hubungan wakaf dengan yayasan dan lembaga pendidikan;
- percepatan penanganan kesenjangan sertifikasi tanah.
Siapa Saja yang Dilibatkan dalam FGD di Peusangan?
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Gedung Rektorat Universitas Almuslim dan dihadiri Rektor Universitas Almuslim, Dr. Marwan, M.Pd. Prof. Dr. M. Adli memandu diskusi sebagai moderator. Ia didampingi tim penyusun dari USK: Prof. Dr. Sulaiman, S.H., MH., Prof. Teuku Muttaqin Mansur, dan Musliadi bin Usman.
Dari Bireuen, hadir unsur Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Bappeda, Baitul Mal kabupaten, Dinas Syariat Islam, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMGPKB).
Penyelenggara Zakat dan Wakaf (ZAWA) Kemenag Bireuen, Kantor Urusan Agama (KUA), Baitul Mal Gampong, para nazhir, dan Yayasan Generasi Cahaya Peradaban ikut berdiskusi. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Dr. Damanhur Abbas, Lc., MA, juga hadir.